Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera turun langsung melakukan pengerukan kuala (muara sungai) yang hingga kini belum tertangani pascabanjir.
Mualem mengatakan keterlambatan penanganan kuala berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang kesulitan melaut akibat pendangkalan.
“Bagi nelayan yang mata pencariannya ke laut, mereka menunggu air pasang surut untuk bisa mencari nafkah,” kata Mualem saat menggelar Musrenbang di Anjong Mon Mata Komplek Pendopo Gubernur Aceh, Kamis, 23 April 2026.
Pihaknya telah mengupayakan untuk mengurus perizinan ke pemerintah pusat. Namun realisasi pengerukan dinilai belum menunjukkan progres berarti.
Keterlibatan langsung KKP dinilai jadi kunci percepatan penanganan, mengingat kewenangan dan kapasitas teknis berada di pemerintah pusat.
“Saya sudah bekerja keras untuk kita dapati izin dari pusat untuk pengerukan kuala semacam jadi tak jadi, macam anak tiri mengemis-ngemis minta nasi sama ibu bapaknya inilah yang terjadi,” katanya.
Mualem mengingatkan jika pengerukan tidak segera dilakukan, maka risiko banjir berulang akan terus menghantui wilayah Aceh. Kondisi kuala yang dangkal menyebabkan aliran air tertahan, sehingga memicu genangan saat curah hujan meningkat.
Pemerintah Aceh juga berharap pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur pesisir di daerah tersebut, agar penanganan tidak terkesan lambat dan berlarut.
“Kita harus ke Jakarta, ke Kelautan di KKP, harus minta itu supaya cepat. Karena dengan lambat-lambat akan terjadi musibah yang paling teruk lagi, yang paling berat lagi,” ujarnya.
