Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, dan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyepakati penyampaian revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman). Revisi tersebut difokuskan pada skema pengolahan gas agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Aceh.
“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Jakarta, Kamis (11/6).
Nurlis menegaskan, Gubernur Mualem pada prinsipnya tidak menolak pengembangan Lapangan Gas Tangkulo maupun investasi yang dilakukan Mubadala Energy di Blok Andaman. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah aspek dalam PoD yang perlu diperbaiki agar tidak merugikan Aceh.
Pertemuan antara Mualem dan Djoko Siswanto berlangsung di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (10/6) malam. Dalam pertemuan itu, Mualem didampingi Sekda Aceh M Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Bidang Migas Akhyar, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.
Berdasarkan PoD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari Lapangan Tangkulo direncanakan diproses melalui fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di lepas pantai South Andaman. Selanjutnya hasil produksi akan disalurkan ke Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, melalui jaringan pipa bawah laut.
Saat ini, Mubadala Energy tengah mempersiapkan proses pengadaan FPSO untuk mempercepat komersialisasi gas dari blok tersebut. Fasilitas terapung itu dirancang untuk memproduksi, mengolah, menyimpan, sekaligus menyalurkan migas langsung dari lokasi pengeboran di laut dalam.
Namun, Pemerintah Aceh mengusulkan skema berbeda. Mualem menginginkan gas dan kondensat dialirkan langsung ke darat untuk diolah di KEK Arun melalui fasilitas Onshore Processing Facility (OPF), dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia.
Menurut Nurlis, usulan tersebut bertujuan agar pengembangan Blok Andaman tidak hanya menguntungkan investor dan pemerintah pusat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian Aceh.
“Pengolahan di darat sangat efektif mengaktifkan kembali industri pupuk dan petrokimia lokal. Selain itu, fasilitas darat mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang terisolasi di lepas pantai,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan fasilitas pengolahan di darat juga berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah melalui tumbuhnya berbagai sektor industri pendukung dan peluang usaha baru bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, tim Pemerintah Aceh juga menyinggung pengembangan Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, yang sebelumnya mengalami perubahan skema dari pengolahan di laut menjadi pengolahan di darat. Menurut Nurlis, Kepala SKK Migas membenarkan bahwa perubahan serupa pernah dilakukan.
“Sudah kami pindahkan dari laut ke darat,” kata Djoko Siswanto sebagaimana disampaikan Nurlis.
Nurlis juga mengungkapkan bahwa sebelum pertemuan berlangsung, SKK Migas berencana menggelar konferensi pers terkait perkembangan Blok Andaman dan mengundang Gubernur Aceh sebagai narasumber. Namun, Mualem menilai waktu tersebut belum tepat karena masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibahas dan disepakati.
Menurutnya, Gubernur Aceh ingin memastikan terlebih dahulu bahwa proyek Blok Andaman benar-benar memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat sebelum disampaikan secara luas kepada publik.
Sesuai kesepakatan kedua pihak, konferensi pers akan digelar setelah proses revisi PoD selesai dan terdapat kesepahaman terkait skema pengembangan proyek tersebut.
“Setelah Gubernur Mualem menilai proyek Blok Andaman menguntungkan bagi Aceh, baru beliau bersedia menyampaikannya kepada publik,” kata Nurlis.
