Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Indonesia masih menjadi pemain utama dalam rantai pasok minyak nilam dunia dengan memasok sekitar 90 persen kebutuhan global. Dari total pasokan tersebut, sekitar 30 persen berasal dari Aceh yang selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak nilam berkualitas terbaik berkat kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi.
Di tengah posisi strategis tersebut, Pemerintah Aceh menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat daya saing industri nilam, mulai dari stabilisasi harga di tingkat petani hingga percepatan hilirisasi melalui pembangunan industri refinery. Upaya itu diharapkan mampu memperkuat ekosistem bisnis nilam dari sektor hulu hingga hilir sehingga memberikan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengatakan solusi yang disiapkan pemerintah saat ini adalah menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani sekaligus mendorong pengembangan industri hilir minyak nilam.
“Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (23/7).
Nurlis menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar di Sekretariat Daerah Aceh pada Rabu (22/7). Rapat itu dilaksanakan atas arahan Mualem yang meminta Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi petani dan pelaku usaha nilam.
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Irza serta dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah, Bank Aceh, dan pelaku usaha nilam.
Berdasarkan hasil rapat, permintaan minyak nilam dunia terus meningkat. Saat ini kebutuhan global mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sedangkan produksi dunia baru sekitar 1.600 ton. Dalam kondisi tersebut, Indonesia menjadi pemasok utama pasar global dengan kontribusi sekitar 90 persen, sementara Aceh menyumbang sekitar 30 persen dari total produksi nasional.
Minyak nilam asal Aceh selama ini menjadi komoditas bernilai tinggi karena memiliki kandungan Patchouli Alcohol yang tinggi. Karakteristik tersebut menjadikannya bahan baku utama industri parfum, kosmetik, farmasi, hingga aromaterapi di berbagai negara.
Meski memiliki peluang pasar yang besar, pengembangan komoditas nilam di Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan. Menurut Robby, fluktuasi harga akibat permainan spekulan serta belum seragamnya kualitas bahan baku karena perbedaan standar budidaya menjadi persoalan utama di sektor hulu.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan Sistem Resi Gudang kepada Kementerian Perdagangan. Skema ini memungkinkan petani menyimpan hasil produksi saat harga rendah dan menjualnya ketika harga lebih menguntungkan sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
“Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan Sistem Resi Gudang untuk komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan,” kata Robby.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga mempercepat pembangunan industri refinery sebagai bagian dari strategi hilirisasi. Kehadiran industri tersebut dinilai penting untuk memenuhi standar pasar global yang menuntut jaminan mutu, kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, serta sistem ketertelusuran (traceability) berbasis digital.
Pemerintah juga akan memperkuat pembinaan petani, mendorong pembentukan asosiasi nilam, serta membentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nilam Aceh, memperbesar nilai tambah produk, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu sentra penghasil minyak nilam berkualitas terbaik di dunia.
