Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pemerintah Aceh menyiapkan sejumlah langkah untuk menstabilkan harga sekaligus memperkuat industri minyak nilam, mulai dari penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani hingga mendorong pembangunan industri refinery di daerah.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengatakan langkah tersebut diambil untuk memperbaiki ekosistem bisnis nilam dari sektor hulu hingga hilir agar memberi nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha.
“Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (23/7).
Nurlis menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar di Sekretariat Daerah Aceh pada Rabu (22/7). Rapat itu digelar atas arahan Mualem yang meminta Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi petani dan pelaku usaha nilam di Aceh.
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Irza dan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah, Bank Aceh, serta pelaku usaha nilam.
Menurut Nurlis, rapat menemukan kondisi paradoks di sektor nilam Aceh. Di satu sisi, permintaan minyak nilam dunia terus meningkat, namun di sisi lain petani dan pelaku usaha di Aceh masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, hingga keterbatasan akses pembiayaan.
Saat ini kebutuhan minyak nilam dunia mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sementara produksi global baru sekitar 1.600 ton. Indonesia memasok sekitar 90 persen kebutuhan dunia, dengan sekitar 30 persen di antaranya berasal dari Aceh.
Minyak nilam Aceh dikenal memiliki kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi sehingga menjadi bahan pencampur utama dalam industri parfum, kosmetik, farmasi, hingga aromaterapi di berbagai negara.
Meski demikian, Robby mengatakan pengembangan komoditas tersebut masih terkendala di sektor hulu. Selain harga yang berfluktuasi akibat permainan spekulan, kualitas bahan baku juga dinilai belum seragam karena hasil produksi berasal dari berbagai daerah dengan standar budidaya yang berbeda.
Karena itu, pemerintah menilai penerapan Sistem Resi Gudang menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Skema tersebut memungkinkan petani menyimpan hasil produksi di gudang saat harga rendah dan menjualnya ketika harga membaik.
“Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan Sistem Resi Gudang untuk komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan,” kata Robby.
Selain SRG, Pemerintah Aceh juga akan mempercepat pembangunan industri refinery sebagai bagian dari hilirisasi minyak nilam. Keberadaan industri tersebut dinilai penting untuk memenuhi standar pasar global yang mensyaratkan jaminan mutu, kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, serta sistem ketertelusuran digital.
Pemerintah juga akan memperkuat pembinaan petani, mendorong pembentukan asosiasi nilam, serta membentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Aceh berharap industri nilam semakin berdaya saing di pasar internasional, memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu sentra penghasil minyak nilam berkualitas terbaik di dunia.
