Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Rehabilitasi sawah rusak ringan dan sedang di Aceh telah mencapai 53 persen. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan tersebut rampung dalam dua bulan ke depan.
Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses pemulihan Aceh.
Hal itu disampaikan Safrizal dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Penanganan Sektor Pertanian, Sistem Pengairan, dan Daerah Aliran Sungai” di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (7/8).
“Rehabilitasi sawah rusak ringan dan sedang sudah mencapai 53 persen. Kita targetkan 100 persen dalam dua bulan ke depan,” kata Safrizal.
Namun, ia mengakui proses rehabilitasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait perbaikan jaringan irigasi dan ketersediaan air untuk mengairi sawah.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah melibatkan TNI bersama kelompok tani serta Polri. TNI juga dikerahkan untuk merevitalisasi sejumlah jembatan rintis yang rusak, mulai dari jembatan gantung, Bailey hingga Amko.
Menurut Safrizal, rehabilitasi sawah selanjutnya akan kembali melibatkan perguruan tinggi di Aceh. Ia meminta proses survei, investigasi, dan desain (SID) dipercepat sehingga pekerjaan konstruksi dapat segera dimulai.
Sementara untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan opsi alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian lain.
“Kalau dulu sawah basah, nanti bisa menjadi sawah kering atau kebun,” ujarnya.
Safrizal mengatakan alih fungsi tersebut harus didukung penelitian agar komoditas yang ditanam sesuai dengan kondisi lahan dan tidak berujung gagal panen.
Ia mencontohkan kondisi sawah rusak berat di Aceh Utara yang mencapai sekitar 4.900 hektare.
“Kita harus memastikan komoditas apa yang cocok. Jangan sampai lahan sudah dialihkan, tetapi komoditasnya tidak berhasil,” katanya.
Selain rehabilitasi sawah, Safrizal meminta seluruh bupati dan wali kota mengoptimalkan pekerjaan yang masih tersedia di wilayah masing-masing.
Kepala daerah diminta mengidentifikasi pekerjaan yang belum masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk kemudian diusulkan masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres).
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan kenaikan harga semen akibat lonjakan permintaan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
Safrizal mengatakan kebutuhan semen meningkat lebih dari 100 persen. Kondisi itu terjadi bersamaan dengan pelaksanaan program PRR serta sejumlah proyek nasional dan daerah, termasuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurutnya, kapasitas produksi PT Semen Indonesia saat ini telah mencapai batas maksimal.
“Pabrik semen tidak menaikkan harga, tetapi mekanisme pasar membuat kelangkaan,” ujarnya.
Untuk mengatasi kekurangan pasokan, pemerintah akan mendatangkan semen dari Jawa dan Sumatera Barat melalui holding Semen Indonesia dengan koordinasi Kementerian BUMN.
Pemerintah juga melibatkan aparat kepolisian dan intelijen untuk mengawasi distribusi semen guna mencegah penimbunan.
Selain persoalan pasokan, pemerintah akan melakukan investigasi terhadap faktor lain yang berpotensi mendorong kenaikan harga, termasuk biaya transportasi dan distribusi.
“Kalau naiknya sampai 100 persen tentu harus ditekan agar masuk ke harga yang bisa ditoleransi. Inflasi yang tidak terkendali akan menghambat progres pembangunan,” tegas Safrizal.
