Banjir Terjang 13 Desa di Aceh Tenggara, Kementerian PU Kebut Normalisasi Sungai

Normalisasi sungai. (Dok. Kementerian PU)

Aceh Tenggara (KANALACEH.COM) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I bergerak cepat menangani dampak banjir yang menerjang Kabupaten Aceh Tenggara.

Banjir bandang ini dipicu oleh hujan intensitas tinggi yang membuat debit Sungai Lawe Kisam dan Sungai Lawe Kinga meluap, hingga menjebol tanggul dan merendam permukiman.

Berdasarkan data sementara, banjir berdampak pada tujuh kecamatan dan 13 desa. Sebanyak 52 kepala keluarga (KK) atau 203 jiwa dilaporkan terdampak. Meski air perlahan mulai surut dan tidak ada korban jiwa, luapan sungai sempat merendam sekitar 50 hektare lahan sawah dan merusak sejumlah infrastruktur.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pemerintah langsung mengambil langkah tanggap darurat dan mematangkan skema jangka panjang untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi susulan di wilayah tersebut.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” ujar Dody dalam keterangannya, Selasa, 27 Oktober 2026.

Banjir tidak hanya merendam desa, tetapi juga melumpuhkan sejumlah akses penghubung antarkecamatan. Bencana ini menyebabkan pohon tumbang di ruas jalan nasional Kutacane–Blangkejeren, oprit Jembatan Mbarung Datuk–Lawe Sikap ambles, hingga abrasi sepanjang 50 meter di ruas Jalan Pulonas Baru–Lawe Rutung.

Sebagai langkah darurat, Kementerian PU telah memobilisasi sejumlah alat berat. Pada 26 September lalu, satu unit excavator dan sandbag diterjunkan ke Desa Ketambe. Sehari berselang (27/9), tambahan satu excavator dan dua dump truck kembali dikerahkan untuk mempercepat normalisasi Sungai Lawe Kihing di Desa Kuning.

Kepala BWS Sumatera I, Asyari, menjelaskan fokus utama saat ini adalah membuka kembali alur sungai dan menormalisasi segmen-segmen yang mengalami penyempitan atau pendangkalan.

“Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sungai dan memperlancar aliran air, sehingga genangan serta limpasan banjir di wilayah terdampak dapat segera dikurangi,” kata Asyari.

Lebih lanjut, Asyari menilai penanganan darurat hanyalah solusi jangka pendek. Untuk itu, BWS Sumatera I akan memulai proyek penanganan banjir secara permanen dan terpadu pada Oktober 2026, dengan target penyelesaian secara keseluruhan pada Desember 2028.

Proyek strategis ini mencakup tiga komponen utama dari hulu ke hilir. Pertama, pembangunan sabo dam di bagian hulu untuk menahan laju sedimen dan aliran debris. Kedua, pembangunan tanggul pengendali banjir pada segmen sungai yang melintasi kawasan rawan untuk melindungi fasilitas umum dan lahan masyarakat.

Ketiga, pengerukan dan penataan muara sungai di bagian hilir guna mengatasi hambatan aliran yang kerap memicu genangan berulang.

“Ketiga komponen tersebut saling mendukung dan menjadi satu kesatuan. Pengendalian sedimen di hulu, pengamanan alur sungai melalui tanggul, serta pengerukan muara perlu dilaksanakan secara terintegrasi agar fungsi sungai berjalan lebih optimal,” pungkasnya.

Related posts