Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mengkritik lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis di Aceh. Padahal, pemerintah sebelumnya berulang kali mengklaim percepatan pemulihan telah dilakukan.
Koalisi menilai klaim pemerintah tersebut tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Hingga menjelang satu tahun bencana ekologis Aceh, sejumlah persoalan mendasar di wilayah terdampak disebut belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, mengatakan lambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi, ditambah belum adanya prioritas pemulihan berbasis mitigasi bencana, menyebabkan banjir dan longsor kembali terjadi di sejumlah daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah belum memberikan kepastian mengenai normalisasi sungai, pembangunan hunian tetap, relokasi warga dari zona rawan, hingga pemulihan lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat.
“12 hari menuju satu tahun bencana ekologis Aceh, tidak ada kepastian apa pun dari pemerintah, baik daerah maupun pusat. Kapan sungai akan normal, kapan dan di mana hunian tetap akan dibangun, kapan dan ke mana warga di zona merah direlokasi, serta kapan sawah dan kebun sebagai mata pencaharian masyarakat akan pulih,” kata Aulianda, Jumat, 14 November 2026.
Ia juga mempertanyakan klaim persentase pemulihan yang berulang kali disampaikan pemerintah, mulai dari 40 persen, 80 persen hingga 100 persen.
Menurutnya, angka-angka tersebut tidak mencerminkan kondisi nyata yang masih dihadapi masyarakat korban bencana di Aceh.
“Klaim berulang kali: 100 persen, 80 persen, 40 persen, serta persen-persen lainnya hanya angka-angka bualan dari mulut pengurus negara yang menormalisasi penderitaan masyarakat korban bencana ekologis di Aceh,” ucapnya.
Bencana Berulang
Koalisi mencatat sedikitnya 13 kejadian bencana ekologis terjadi di Aceh sepanjang November 2026. Mereka menilai kejadian berulang tersebut tidak terlepas dari lambatnya penanganan pascabencana serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum memperhatikan daya dukung lingkungan.
Salah satu kejadian terjadi di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, pada Sabtu (7/11). Bencana tersebut menyebabkan lima rumah hanyut dan 115 rumah rusak, termasuk 96 rumah dengan kategori rusak berat.
Selain merusak permukiman, bencana juga menyebabkan Jembatan Gantung Pintu Rime putus, fasilitas SPBU rusak, serta aliran listrik di Kecamatan Pining padam total.
Bencana serupa kembali terjadi di Kabupaten Pidie Jaya pada 9 November 2026. Tanggul darurat Krueng Meureudu yang dibangun setelah bencana November 2025 dilaporkan kembali jebol.
Akibatnya, banjir dengan ketinggian sekitar 50 hingga 150 sentimeter merendam 17 desa di Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, dan Bandar Dua.
Sementara di Aceh Tengah, dua jembatan darurat kembali ambruk setelah hujan lebat memicu banjir dan longsor pada 10 November 2026. Longsor juga menutup jalan provinsi di Kecamatan Syiah Utama.
Adapun di Kabupaten Aceh Tamiang, banjir pada 9 November merendam 14 desa yang tersebar di enam kecamatan. Sebanyak 365 warga dilaporkan mengungsi akibat kejadian tersebut.
Koalisi juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai masih permisif terhadap eksploitasi sumber daya alam. Pemberian izin usaha tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan disebut berpotensi memperbesar tekanan terhadap ekosistem dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana.
