Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menetapkan 45 orang sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Para tersangka tersebut terjaring dari pengungkapan 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi yang ditangani Polda Aceh bersama jajaran Polres dan Polresta.
Selain mengamankan puluhan tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa 61 ton atau setara 61.388 liter BBM bersubsidi.
Petugas juga menyita 30 unit kendaraan bermotor roda empat dan roda enam yang digunakan para pelaku untuk mengangkut maupun melancarkan praktik ilegal tersebut.
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengatakan penindakan terhadap ke-45 tersangka merupakan hasil operasi terpadu melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) selama 28 hari.
Operasi yang menjadi bagian dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto itu melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Aceh, serta Satreskrim jajaran.
“Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Polda Aceh bersama Polres/Polresta jajaran melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan selama 28 hari, terhitung sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026. Dari kegiatan tersebut, kami berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Ruddi dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Selasa (17/11).
Ruddi menegaskan penindakan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mengawal kebijakan pemerintah agar penyaluran energi bersubsidi berjalan tepat sasaran.
Menurutnya, praktik penimbunan maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya.
Atas perbuatannya, para tersangka kini dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Mereka terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Ruddi mengingatkan seluruh pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mematuhi ketentuan distribusi serta penggunaan BBM bersubsidi.
Ia juga mengajak warga ikut mengawasi penyaluran energi di lapangan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Apabila masyarakat mengetahui atau menemukan dugaan penyalahgunaan, penimbunan, pengangkutan, maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal, segera laporkan melalui layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis. Partisipasi dan kepedulian masyarakat sangat penting dalam membantu Polri menjaga distribusi energi agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.







