KANALACEH.COM| BLANGPIDIE – Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) melaporkan Hakim PTUN Jakarta dan Hakim PT TUN Jakarta ke Komisi Yudisial RI, serta Kejari Aceh Barat Daya (Abdya) ke Kejaksaan Agung.
SaKA menilai ada persoalan serius dalam penanganan perkara PT Cemerlang Abadi (CA) baik di ranah perdata TUN maupun pidana korupsi.
Terkait putusan PTUN, Erisman menduga adanya pelanggaran etik dan perilaku hakim dalam memutus gugatan fiktif positif terbaru yang diajukan PT Cemerlang Abadi.
Menurut Erisman, putusan terbaru Nomor 75/G/TF/2026/PTUN.JKT yang dikuatkan PT TUN Jakarta, telah mengaburkan kepastian hukum.
Putusan itu dinilai bertentangan dengan dua putusan sebelumnya dari Peradilan TUN dan Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), di mana PT CA dinyatakan kalah.
“Materi dan substansi gugatan terbaru pada pokoknya sama dengan putusan yang sudah inkracht. Hanya redaksinya yang dibolak-balik. Pembuktiannya juga sama,” ujar Erisman, Selasa (17-11-2026).
Ia menegaskan, PT CA sudah kalah 2-0 di dua peradilan sebelumnya dan putusannya sudah final.
“Sudah final PT CA kalah 2-0 di dua peradilan sebelumnya, kenapa ada babak baru lagi. Luputnya pertimbangan atas hal itu yang kami duga sebagai kesalahan yang dilandasi niat buruk dan pelanggaran perilaku,” katanya.
Dampak dari putusan tersebut, kata Erisman, menimbulkan ketidakpercayaan publik di Abdya terhadap lembaga peradilan.
“Publik hari ini beropini tidak baik. Upaya hukum yang dilakukan CA tidak lagi dipandang sebagai hak hukum, melainkan diduga sebagai siasat jahat untuk menyelundupkan hukum,” tegasnya.
SAKA juga meminta Komisi Yudisial RI untuk mengawasi proses kasasi yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Agung.
Selain itu, Erisman juga melaporkan Kejari Abdya ke Kejaksaan Agung RI terkait dugaan penanganan perkara korupsi yang tidak profesional.
Laporan tersebut ia tujukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).
Erisman menyoroti penanganan dugaan korupsi PT CA yang sudah tiga tahun berada di tahap penyidikan. Meski lahan eks HGU telah disita, perusahaan masih menguasai lahan dan tetap beraktivitas.
“Ada ketidakprofesionalan dalam mengurus objek sitaan. Kami juga menduga ada diskresi pinjam pakai objek sitaan kepada manajemen perusahaan oleh Kejari Abdya,” ungkapnya.
Kata dia, progres penanganan kasus tersebut juga tidak pernah disampaikan secara menyeluruh kepada publik.
Menurutnya, pengaduan ini merupakan bentuk advokasi publik untuk mencegah konflik agraria yang lebih parah.
Saat ini, lebih dari 2.000 jiwa yang tergabung dalam Aliansi Tolak PT CA telah mengambil langkah mandiri menguasai sebagian lahan eks HGU tersebut.
“Penguasaan lahan itu harusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar konflik agraria di Abdya tidak semakin meluas,” pungkas Erisman.(*)







