KANALACEH.COM|BLANGPIDIE – Upaya penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan terus dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh. Salah satunya melalui peninjauan lapangan hasil kegiatan tata batas perubahan batas kawasan hutan dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah dan instansi pertanahan untuk memastikan hasil kegiatan tata batas di lapangan sesuai dengan kondisi faktual serta mendukung penyelesaian persoalan penguasaan tanah di wilayah tersebut.
Peninjauan dihadiri Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Kepala Dinas Pertanahan.
Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Yasrul Fajri, S.H., mengatakan peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan hasil kegiatan tata batas perubahan batas kawasan hutan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurut Yasrul, keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam proses penyelesaian penguasaan tanah masyarakat.
“Peninjauan lapangan ini penting untuk memastikan hasil kegiatan tata batas sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Melalui koordinasi dan sinergi lintas instansi, diharapkan proses penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujar Yasrul.
Ia menambahkan, hasil peninjauan diharapkan dapat menjadi bahan pendukung dalam tahapan penyelesaian PPTPKH, terutama dalam memastikan kejelasan batas kawasan serta kesesuaian data dengan kondisi di lapangan.
Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mendukung penataan kawasan hutan dan penyelesaian persoalan pertanahan secara terkoordinasi.
Melalui peninjauan tersebut, diharapkan proses penataan kawasan hutan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong terciptanya kepastian hukum atas penguasaan tanah masyarakat.
