KANALACEH.COM| BLANGPIDIE – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) memperkuat sinergi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menertibkan aset milik pemerintah daerah dan memperjelas batas desa.
Langkah ini dinilai penting guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Barat Daya, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan itu dihadiri Bupati Aceh Barat Daya Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P., bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Aminah, S.SiT., M.M. Turut hadir jajaran Dinas Pertanahan, Dinas Sosial, serta Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan aset pemerintah daerah dan penegasan batas desa.
Kedua hal tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Penertiban aset daerah diperlukan untuk memastikan setiap aset milik pemerintah tercatat dengan baik, memiliki kejelasan status hukum, serta dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, penegasan batas desa menjadi langkah strategis untuk memperjelas wilayah administrasi pemerintahan gampong. Kejelasan batas wilayah juga diharapkan dapat meminimalkan potensi sengketa serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Aminah, S.SiT., M.M., menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan merupakan kunci dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas aset pemerintah.
“Penertiban aset pemerintah daerah dan penegasan batas desa harus dilakukan melalui koordinasi yang baik antarlembaga. Dengan data pertanahan yang akurat dan administrasi yang tertib, kita dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan daerah,” ujar Aminah.
Menurutnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya siap memperkuat koordinasi dan memberikan dukungan teknis sesuai kewenangan dalam proses penataan aset daerah maupun penegasan batas desa.
Ia juga menekankan pentingnya kesamaan data dan pemahaman antarinstansi agar setiap proses yang dilakukan dapat berjalan efektif serta menghasilkan kepastian administrasi dan hukum.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kantor Pertanahan diharapkan dapat memperkuat langkah konkret dalam penataan aset daerah serta penyelesaian persoalan batas wilayah desa.
Sinergi ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sekaligus memastikan aset daerah dan batas administrasi desa memiliki kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, penertiban aset dan penegasan batas desa tidak hanya berorientasi pada tertib administrasi, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih optimal.







