Banda Aceh (KANAL ACEH.COM) – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan langkah-langkah dalam memberantas korupsi di provinsi Aceh.
Hal itu dikatakan Gubernur Aceh dalam kata sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan pada pembukaan acara Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh, di Banda Aceh, Jumat (30/10).
Acara yang dihadiri oleh para Bupati/Walikota se-Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta beberapa beberapa unsur terkait membahas rencana aksi dan tindak lanjut BPKP dan KPK dalam mengoptimalisasikan tugas pemberantasan korupsi di daerah.
“Saya selaku Kepala Pemerintahan Aceh meminta KPK untuk meningkatkan langkah-langkah pemberantasan korupsi di Aceh,”ungkap Gubernur.
Ia menjelaskan, bahwa langkah pemberantasan yang dimaksud tidak hanya penindakan, tapi juga visioning atau supervisi dan koordinasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi itu.
Lebih lanjut, Gubernur menambahkan, upaya pemberantasan korupsi yang terbaik adalah bagaimana kita melakukan pencegahan sejak dini sehingga gerakan anti korupsi menjadi budaya di daerah kita ini. “Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik dari mengobati atau menindak,” katanya.
Menurut dia, penanaman nilai anti-korupsi dapat disosialisasikan tidak hanya dalam persfektif hukum, tapi juga harus menggunakan pendekatan Islam dalam upaya pemberantasan korupsi berdasarkan perspektif Syariat Islam.
“Dalam hal ini ada empat hal yang perlu kita lakukan secara bersamaan, yaitu penguatan visi dan pemahaman terhadap semangat anti korupsi, mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan, meningkatkan upaya penindakan dan mendorong peran masyarakat sipil dalam memantau dan mengkritisi kebijakan di Aceh,”sebut Gubernur.
Dengan melakukan empat langkah tersebut, Zaini berharap semangat anti korupsi menjadi sebuah budaya yang membumi di Aceh. “Jika pemerintahan berjalan dengan bersih, maka kita pasti akan bisa melaksanakan program-program yang efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya
Oleh karena itu, Gubernur menegaskan, para pelaku korupsi termasuk para pejabat yang mendapat amanah untuk menjalankan kebijakan pemerintahan di negeri ini harus diadili secara tegas. “Siapapun dia, termasuk pejabat tinggi sekalipun, jika terbukti, pasti akan diberi tindakan tegas,”demikian kata Gubernur.(Teuku Irawan)
