Pemerintah Aceh Diminta Ciptakan Grand Desain Kependudukan

Ilustrasi.

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota di Aceh diharapkan dapat segera melahirkan grand desain kependudukan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan yang berwawasan kependudukan di daerah.

“Pembentukan grand desain ini akan ditindaklanjuti masing-masing dengan pembentukan tim yang dari Gubernur Aceh untuk provinsi dan kabupaten/kota dari bupati/walikota,” kata Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN RI Sunarto, usai membuka Rakor Bidang Kependudukan se-Aceh tahun 2015, Rabu (25/11) di Banda Aceh.

Kegiatan yang mengambil tema ”Pentingnya Kebijakan Grand Desain Pembagunan Kependudukan Dalam RPJMD di Provinsi Aceh”, turut dihadiri Karo Tata Pemerintahan Setda Aceh M Ali Alfata, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Nasir Ilyas, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Hermanto, dan sejumlah instansi lainnya.

Sunarto mengatakan, tujuan dari kebijakan grand desain tersebut untuk melihat perkembangan jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia di masa yang akan datang.

“Kita ingin melihat pertumbuhan penduduk seperti apa kedepan, sehingga kita bisa menyiapkan sejak awal apa yang dibutuhkan sehingga kedepan kita bisa memastikan kehidupan penduduk akan lebih baik,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya kebijakan grand desain itu akan menjadi acuan para pelaksanaan pembagunan mengenai peta jalan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Secara nasional kebijakan ini sudah diterapkan di tahun 2012 lalu, tapi untuk sosialisasi ke Kabupaten/kota masing-masing dilaksankan provinsi, karena mereka mempuyai dinamika yang berbeda-beda menyangkut dari kesiapan timnya.

“Kalau provinsi sudah banyak yang menerapkan kebijakan tersebut, kalau Aceh sendiri baru tahap pembentukan, kita harapkan awal tahun 2016 sudah terbentuk,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Nasir Ilyas mengatakan, masalah kependudukan di Aceh merupakan masalah kita bersama yang harus dicari solusi kongkrit.

Sebenarnya, kata Nasir, kebijakan grand desain ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Aceh, tapi dalam hal ini BKKBN hanya menfasilitas data-data yang diperlukan untuk kebijakan tersebut,

Selain itu, kata dia, BKKBN perwakilan Aceh akan terus memberikan dukungan dan masuka-masukan yang harus ter-cover dalam isu-isu kependudukan, sehingga kehadiran grand desain itu lengkap seperti yang diharapkan.

“Grand Desain ini memiliki peran penting dalam pembangunan Aceh,” katanya

Dikatakannya lagi,kehadiran grand desain ini juga akan mengantisipasi dinamika kependudukan di masa mendatang dan petunjuk kebutuhan untuk menyejahterakan keluarga.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus mengawal dan memantau agar berbagai capaian yang telah disepakati dalam rapat koordinasi tersebut. Diharapkan pada 2016 nantinya dapat segera terwujud. Pada tahun 2016 nantinya akan dilakukan semeninar dan menyiapkan naskah akademik terkait grand desan kependudukan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

“Kami juga akan menyampaikan ke Pak Gubernur Aceh terkait hasil rakor kependudukan se Aceh ini,” ujarnya.[T Irawan]

Related posts