Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Kejaksaan Tinggi Aceh berupaya mengoptimalkan peran Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) guna membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran.
“TP4D dibentuk untuk membantu pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Karena itu, kami harus mengoptimalkan peran tim ini,” kata Kepala Kejati Aceh Raja Nafrizal di Banda Aceh, Rabu.
Raja Nafrizal mengatakan, TP4D dibentuk karena menyikapi keluh kesah eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan. Eksekutif mengaku resah melaksanakan anggaran karena sering dipanggil penegak hukum.
Karena resah tersebut, lanjut dia, tidak ada yang mau menjadi pemimpin proyek atau pimpro. Yang menjadi pimpro khawatir apa yang dikerjakan dianggap melanggar hukum.
Dengan adanya TP4D, kata dia, pelaksana anggaran bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim tersebut. TP4D akan memberikan pendampingan atau asistensi hingga memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan anggaran.
“TP4D yang mengawal dan memberikan pendampingan pelaksanaan anggaran. Tapi, kalau ada pelaksanaan anggaran yang menyimpang tetapi diproses hukum,” tegas Raja Nafrizal.
Oleh karena itu, Raja Nafrizal mengimbau seluruh jajaran pemerintahan di Aceh, baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak perlu khawatir dalam mengelola anggaran.
“Silakan laksanakan program kerja sesuai yang direncanakan. TP4D akan mengawal pelaksanaan anggaran. Jangan takut dan jalankan program kerja sesuai yang telah direncanakan,” ungkap dia.
Raja Nafrizal menegaskan Presiden RI menginstruksikan semua jajaran penegak hukum untuk mengawal pelaksanaan pemerintahan. Pengawalan harus dilakukan sejak perencanaan hingga pekerjaannya selesai dilaksanakan.
“Kami akan mengawal setiap pelaksanaan program kerja yang dibiayai uang rakyat. Jadi, pergunakanlah setiap anggaran dengan baik, sesuai yang direncanakan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku,” kata Raja Nafrizal. [aceh.antaranews.com]
