Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Dewan Pimpinan Pusat Pusat Analisis Kajian Advokasi Rakyat (DPP PAKAR) Aceh menilai pemekaran Aceh Leuser Antara dan Barat Selatan (Alabas) penuh dengan polemik karena isu tersebut selalu berhembus menjelang atau setelah Pilkada mau pun Pemilu.
Ketua bidang advokasi DPP PAKAR Aceh, Handika Rizmajar mengatakan isu pemekaran tersebut sudah sering dimunculkan ke permukaan sejak Pilkada 2009 lalu hingga kini.
“Saya rasa ini hal ini sangat merusak nilai-nilai perdamaian yang ada di Mou Helsinki dan UUPA. Berbicara masalah kesejahteraan masih banyak jalan lain yang ditempuh tanpa harus menyinggung isu pemekaran,” kata Handika dalam rilis yang diterima Kanal Aceh, Senin (8/2).
Handika juga mengomentari Duek Pakat Raya Pemekaran Alabas yang diselenggarakan di Meulaboh, Minggu (7/2). Menurutnya, hal tersebut memunculkan spekulasi dan asumsi yang penuh tanda tanya.
“Saya meminta kepada para petinggi yang telah mendeklarasikan Alabas, mana bukti tertulis realisasi Alabas itu. Dari dulu Aceh itu tidak terpisah, bahkan pahlawan memperjuangkan Aceh ini tetap menjadi satu,” ujarnya.
Ia berharap daripada berpolemik dengan isu pemekaran tersebut, lebih baik eksekutif dan legislatif mengutamakan pemberdayaan ekonomi yang saat ini lebih dibutuhkan masyarakat Aceh.
“Semakin banyak pengangguran di Aceh dan ini menjadi tugas kita semua. Memikirkan hal ini lebih penting daripada pemekaran,” ucapnya. [Sammy/rel]
