Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menyebutkan salah satu program prioritas Pemerintah Aceh saat ini adalah reformasi birokrasi, yaitu menyangkut persoalan mental dan kinerja yang standar keberhasilannya tidak bisa diukur seperti halnya membangun infrastuktur.
“Kami menganggap penguatan birokrasi adalah salah satu kunci pembangunan daerah,” kata Zaini Abdullah dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Daerah (Forkampanda-RB) di Gedung Serba Sekretariat Daerah Aceh, Senin (21/3).
Melalui forum tersebut, Zaini berharap agar pemerintah kabupaten dan provinsi bisa menemukan rumusan yang ideal terkait penguatan tatakelola pemerintahan di Aceh. Dalam beberapa tahun menjalankan program itu, Zaini mengaku banyak mengalami perubahan.
Pemerintah Aceh diklaim mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai yang terbaik dalam hal keterbukaan informasi tingkat nasional. “Itu tandanya pelayanan publik di Aceh sudah semakin baik seiring dengan pembenahan dan perbaikan yang terus kita lakukan,” ujarnya.
Zaini menargetkan tiga hal dari program tersebut, yaitu terwujudnya pemerintah yang bersih serta bebas korupsi. peningkatan peayanan publik dengan ditandai meningkatnya indeks kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kenirja birokrasi. “Dukungan pusat khususnya Menpan sangat kami harapkan,” kata Zaini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi meminta para pimpinan di lingkungan Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tatakelola birokrasi menjadi lebih baik.
“Untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di Indonesia khususnya Aceh, kita masih butuh kerja keras yang sinergi dan berkelanjutan, khususnya dalam lingkungan birokrasi,” kata Yuddy.
Masih belum efesiennya sistem birokrasi di Indonesia, dan ditambah dengan berbagai kasus korupsi dianggap membuat peringkat Indonesia pada berbagai indeks dunia masih rendah. Dalam The Global Competitivenes Report 2015-2016, daya saing Indonesia hanya berapa pada peringkat 37 dari 140 negara. Kalah jauh dari Singapura (2) dan Malaysia (18). Sementara indeks persepsi korupsi juga masih rendah. Transparansi Internasional menuliskan, Indonesia berada pada peringkat 88 dari 168 negara.
Karena hal itu, birokrasi berbasis kinerja menjadi target Indonesia dalam jangka waktu tiga tahun, sehingga target untuk mencapai pemerintah yang dinamis bisa tercapai di tahun 2025. Birokrasi berbasis kinerja itu, kata Yuddy, harus dilakukan dengan orientasi yang berprinsip ekonomis, segala kegiatan haruslah beroutput pada hasil dan semua instansi pemerintah harus menerapkan sistem manajemen yang berbasis elektronik.
“Pemerintah harus berpikir selangkah ke depan dengan berbagai kebijakan yang akan dilahirkan.”
Untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, Yuddy meminta setiap aparatur sipil negara memberikan pelayanan publik yang efektif. Persoalan perizinanan pun harus pada satu pintu. “Ciptakan image kemudahan memberikan izin,” imbaunya. [Sammy/rel]
