Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Terkait isu ditundanya pelaksaaan Pilkada Aceh 2017 karena kurangnya anggaran, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi menegaskan Pilkada serentak Aceh 2017 tetap akan dijalankan.
Pernyataan itu disampaikan Ridwan Hadi saat dijumpai seusai acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Rabu (23/3).
“Pemerintah provinsi dan pemerintah 20 kabupaten/kota di Aceh sudah berkomitmen untuk menyiapkan dalam menyukseskan berjalannya Pilkada,” cetus Ridwan.
Ridwan mengatakan, KIP sudah komitmen dalam kewenangan teknis pelaksanaan. Pemerintah juga dinilai sudah berkomitmen dalam menganggarkan penyelenggaraan Pilkada tersebut.
Saat ini pemerintah provinsi hanya memberi anggaran Rp110 miliar, padahal KIP Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp180 miliar. Tapi, ujar Ridwan, kekurangan anggaran itu akan dibahas di dalam APBA-P 2016 mendatang.
“Saya kira tidak masalah. Pemerintah sudah berjanji menganggarkan kekurangan itu dibahas pada APBA-P nantinya. Pemerintah juga punya tanggung jawab agar pelaksanaan pilkada berjalan sukses,” ujarnya.
Kasubbag Qanun Biro Hukum Setda Aceh, Muhammad Junaidi menjelaskan dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Perubahan Nomor 2 tentang Tahapan Jadwal, jika dalam batasan tertentu, yaitu pada saat pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) belum ada anggaran, maka KIP provinsi dan kabupaten/kota dapat menunda penyelenggaraan Pilkada.
“Itu untuk memberi kepastian, karena persoalan persediaan anggaran bukan kewajiban KIP, tapi ini kewajiban pemerintah daerah agar penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan serta penyelenggaraan yang berkualitas,” ucapnya.
Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada ini adalah kebutuhan publik dalam lima tahun untuk memilih pemimpin. “Sesuai UUPA, pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran untuk pilkada,” ujarnya. [Aidil Saputra]
