MPD nilai SKPA belum menjalankan fungsinya

MPD nilai SKPA belum menjalankan fungsinya
Selebaran penilaian SKPA yang dibagikan MPD kepada para pengguna jalan di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Senin (28/3). (Kanal Aceh/Aidil Saputra)

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Masyarakat Pro Demokrasi (MPD) menilai kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) belum menjalankan fungsinya dengan baik serta para SKPA yang lebih didominasi oleh individu yang dinilai tak kredibel.

Pernyataan ini disampaikan MPD melalui selebaran yang dibagikan kepada para pengguna jalan di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Senin (28/3).

“Serta ditambah hubungan gubernur dan wakil gubernur yang tidak baik. Tapi yang paling menyedihkan adalah perintah gubernur yang sering diabaikan oleh SKPA,” kata koordinator MPD, Zulfiansyah Lumna.

Apalagi, lanjut Zulfiansyah, ditambah masalah angka kemiskinan dan pengangguran ditengah anggaran yang melimpah pada pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir).

“Sehingga tidak ada alasan bagi Pemerintah Aceh dalam mengelola anggaran yang dimiliki untuk menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

Untuk terus mendorong tercapainya pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, tegas Zulfiansyah, maka dibutuhkan kinerja SKPA yang baik agar semua pembangunan di Aceh yang telah disusun dalam RPJM dan RPJP dapat berjalan maksimal dalam sisa satu tahun pemerintahan Zikir.

“Kita berharap SKPA yang mengelola anggaran harus transparan dan mempublikasikan kemana saja aliran dana itu,” pinta Zulfiansyah.

Selain itu, ia mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh segera mengevaluasi kinerja SKPA yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai ketimpangan yang telah terjadi selama ini. [Aidil Saputra]

Related posts