Lhoksukon (KANALACEH.COM) – Meski masih banyak item lain yang tercantum dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), namun persoalan bendera bulan bintang dinilai juga harus menjadi prioritas saat ini.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif LSM Labang Bangsa, Hery Safrizal yang mengatakan karena lambang dan bendera itu sudah diamanahkan MoU kemudian diatur dalam UUPA .
“Itu kekhususan dan kekhasan yang kemudian menjadi identitas Aceh, ini juga tidak boleh diabaikan,” kata Hery dalam siaran pers yang diterima Kanalaceh.com, Selasa (5/4).
Hery mengakui tidak semua masyarakat Aceh menghendaki atau menginginkan bendera bulan bintang diprioritaskan. Sebab, sesuai isi UUPA, memang banyak item lain yang juga perlu dilaksanakan mengingat kondisi Aceh hari ini.
“Yang lain perlu juga memang. Karena kondisi Aceh hari ini kan perlu perubahan, di mana sektor pertanian, ekonomi, kesehatan dan sektor pendidikan yang tak kalah penting untuk diperhatikan, itu juga patut menjadi prioritas dan keterlibatan semua elemen,” tambahnya.
Ia berharap Pemerintah Aceh dan DPRA lebih serius memperjuangkan persoalan tersebut dengan membangun komunikasi yang lebih baik dengan Pemerintah Pusat. Sehingga, persoalan ini tidak berlarut dan menyita perhatian semua kalangan.
“Artinya, kita berjuang untuk menang dan kesejahteraan adalah tujuannya. Jangan sampai orang luar menilai Aceh ini bisa dipermainkan dan bisa dipolitisasi oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan kelompok,” ujarnya. [Rajali Samidan/rel]
