Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Rancangan Qanun (Raqan) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sedang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) dan Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan mempertimbangkan keberlangsungan aspek ekonomi industri hasil tembakau (IHT).
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Budidoyo mengatakan masih ada beberapa pasal dalam Raqan KTR Kota Banda Aceh yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif.
Secara hukum, kata Budidoyo peraturan di tingkat nasional menjadi acuan bagi peraturan daerah dan peraturan yang lebih rendah tak boleh bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi.
“Kami menemukan beberapa ketentuan dalam raqan yang bertentangan dengan PP Nomor 109 Tahun 2012, khususnya terkait kegiatan penjualan, iklan, dan promosi produk tembakau,” ujarnya dalam diskusi di Rumah Makan Di Blang, Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (10/5).
Menurut Budidoyo, hal tersebut tentunya melanggar ketetapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
“Harusnya kegiatan tersebut dibatasi dan bukan dilarang total seperti yang tertuang dalam raqan. Pelarangan total akan berdampak negatif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam IHT,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta DPRK dan Pemko Banda Aceh untuk mengacu pada PP 109 Tahun 2012 dalam menyusun Raqan KTR.
Salah seorang pengusaha rokok, Ramli menambahkan, ia tak menentang adanya Qanun KTR itu asalkan bersifat adil, berimbang, dan menjawab kekhawatiran masyarakat terkait perlindungan kesehatan.
“Serta pada saat yang sama menjaga keberlangsungan ekonomi IHT di mana jutaan orang menggantungkan penghidupannya.” [Sammy]
