Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Anggaran dari Pemerintah Aceh yang saat ini diterima Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) hanya digunakan penanganan bencana.
Sekretaris BPBA, Lukfandi menyatakan seharusnya anggaran yang dibutuhkan BPBA saat ini adalah untuk pengurangan risiko atau dampak yang timbul dari bencana alam.
“Selama ini anggaran yang diterima BPBA itu untuk penanganan bencana. Ini yang salah,” kata Lukfandi kepada Kanalaceh.com saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/5).
Saat ini, sambungnya, BPBA sudah membangun komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk memikirkan pencegahan bencana.
“Yang kita harapkan adalah program-program yang bisa mengurangi risiko,” ungkapnya.
Tahun 2016, BPBA menerima anggaran sebesar Rp4,5 miliar. Anggaran itu didapat dari Rp197 juta dikali dengan 23 paket. Satu paketnya itu sama dengan satu kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, dari anggaran itu digunakan untuk program rutinitas kegiatan BPBA, yaitu berupa bantuan masa panik atau logistik untuk tanggap darurat bencana kabupaten/kota.
“Dari anggaran tersebut, tidak mencukupi jika untuk pencegahan risiko. Maka dari itu kami sedang membangun komunikasi dengan TAPA untuk berpikir bersama-sama tentang pencegahan bencana,” lanjut Lukfandi.
BPBA sangat berharap pemerintah lebih peduli terhadap bencana. Apalagi bencana alam di Aceh sering terjadi, seperti banjir, longsor dan puting beliung.
“Bahkan BPBA menyarankan agar masing-masing kabupaten/kota bisa membuat qanun guna menetapkan persentase dari pagu anggaran APBD yang dialokasikan untuk bencana. Mungkin ini bisa diseragamakan seperti tingkat provinsi, yaitu dua persen dari Rp12 triliun,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga mengajak semua pihak untuk lebih peduli bencana. Jika semua peduli, maka korban yang terkena bencana bisa dipulihkan.
Diberitakan sebelumnya, BPBA menyatakan bahwa bencana yang terjadi sejak 2016 ini statusnya adalah darurat bencana kabupaten/kota. [Aidil Saputra]
