Jakarta (KANALACEH.COM) – Presiden Jokowi meminta kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan produksi produk-produk pertahanan nasional.
Adapun perusahaan BUMN yang dimaksud adalah industri pertahanan, seperti kepada PT Pindad, PTDI, PT LEN, PT Inti, PT PAL, dan PT Dahana.
“Karena banyak produk kita ternyata di middle east di Arab, kemudian Thailand, Filipina, Malaysia, dan beberapa negara lainnya di Eropa mereka menggunakan produk dari Pindad dan PTDI,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7).
Pramono menyebutkan, Presiden Jokowi juga meminta kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KPIP) untuk melakukan terobosan dan perubahan mendasar dan strategis mengenai apa yang harus ditempuh dalam waktu lima dan 10 tahun ke depan mengenai industri pertahanan nasional.
“Yang kedua bagaimana mencapainya, ketiga tentunya seberapa banyak dana yang dibutuhkan, untuk itu presiden memberikan penegasan apabila alutsista atau produk pertahanan yang bisa diadakan, diproduksi di dalam negeri,” tambahnya.
Pramono menyebutkan, Presiden Jokowi juga meminta kepada KPIP untuk membuat roadmap yang lebih jelas untuk produk-produk pertahanan dalam negeri.
Pasalnya, produk pertahanan BUMN telah memiliki pasar di luar negeri, seperti middle east, Thailand, Filipina, Malaysia, dan beberapa negara lainnya di Eropa.
Dengan demikian, sambung Pramono, Presiden Jokowi meminta pembelian atau pengadaan alutsista nasional harus bersifat bottom up yang mulai dari bawah atau usulan sampai dengan ke atas, dan tidak kemudian pengadaan alat dibeli ternyata tidak digunakan secara optimal atau tidak sesuai kebutuhan pertahanan nasional.
“Terakhir presiden meminta 3-5 bulan dilakukan audit industri strategis pertahanan, agar kita tahu peralatan apa yang sudah dibeli ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara maksimalkan, lalu peralatan apa yang dibutuhkan ke depan untuk memenuhi kekurangan tersebut,” pungkasnya. [Okezone]
