Sabang (KANALACEH.COM) – Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil menegaskan pemerintah pusat harus membangun Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.
“Pemerintah pusat punya kewajiban membangun kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Kewajiban ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh,” katanya di Sabang, Sabtu (22/10).
Pernyataan tersebut dikemukakan Nasir Djamil dalam pertemuannya dengan jajaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Kehadiran Nasir Djamil di BPKS dalam rangka kunjungan kerja ke daerah pemilihan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan, dalam UUPA jelas ditegaskan bahwa untuk memperlancar kegiatan pengembangan kawasan Sabang, pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada Dewan Kawasan Sabang.
Selanjutnya, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh BPKS untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lain yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di kawasan Sabang.
“Jadi, UUPA juga menjadikan kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dengan undang-undangan ini, posisi Sabang semakin kuat,” ungkap Nasir Djamil yang juga Anggota Komisi III DPR RI.
Pada kesempatan itu, Nasir Djamil mengatakan kunjungannya ke BPKS untuk mendapatkan banyak informasi lembaga tersebut. Selanjutnya, informasi itu akan disampaikan pada rapat dengan Menteri Keuangan serta menteri-menteri terkait lain.
“Kebetulan saya juga ada di Badan Anggaran. Nantinya, semua yang disampaikan kepada saya akan saya teruskan kepada Menteri Keuangan serta menteri-menteri lain yang terkait dengan BPKS,” ujar mantan anggota DPR Aceh tersebut.
Selain itu, Nasir Djamil juga berharap BPKS rutin berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh serta pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga terkait, sehingga persoalan dihadapi lembaga tersebut bisa diselesaikan bersama-sama.
Menurut Nasir adanya suara-suara dari para pihak yang ingin agar BPKS dibubarkan saja karena tidak ada manfaatnya bagi warga Sabang dan Aceh khususnya, tidak terlepas dari kurang baiknya komunikasi dari pihak BPKS itu sendiri.
“Kami juga berharap segala persoalan yang menghambat kemajuan Sabang agar bisa segera dicarikan jalan keluar, sehingga keberadaan kawasan Sabang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” demikian Nasir Djamil. [Antara]
