Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Terkait pernyataan Plt Gubernur Aceh, Soedarmono yang meminta DPRA untuk tidak mengganggu program perencanaan anggaran yang sudah dirancang oleh lembaga Eksekutif, mendapat kritikan dari anggota DPRA, salah satunya berasal dari Anggota Komisi I DPRA, Azhari Cage.
Dikatakan Azhari, Plt Gubernur ialah jabatan sipil bukan jabatan militer. Jadi jangan bawa ranah militer ke dalam pemerintahan Aceh. Lanjutnya, tugas Plt Gubernur hanya fokus ke ranah untuk mensukseskan pilkada 2017 di Aceh.
“Plt gubernur ini adalah jabatan politik atau jabatan sipil bukan jabatan militer, jadi jangan bawa ranah militer ke dalam pemerintahan di Aceh,” kata Azhari Cage saat ditemui wartawan di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Rabu (9/11).
Azhari juga menyesalkan pernyataan Plt Gubernur Aceh yang dinilai tendensius. Sebab, telah mengeluarkan pernyataan yang tendensi bagi lembaga DPRA. Seharusnya, Soedarmono menjalin hubungan baik dengan DPR Aceh juga instansi terkait. “Saya khawatir ke depan tidak harmonis nantinya,” ungkap Azhari
Lanjunya, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 juga belum dilakukan. Bahkan, pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara saja belum diserahkan. Kemudian, perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) juga belum selesai.
“ketika dikatakan jangan ganggu anggaran, jangan ganggu bagaimana ? sedangkan UU anggaran itu berhak dibahas oleh DPR,” jelasnya.
Tambahnya, ia berharap Plt Gubernur ini jangan membuat konfrontasi. Sebagai pelaksana tugas, hendaknya Plt bekerja sesuai tugasnya selama tiga bulan kedepan, untuk mensukseskan pilkada dan menjaga stabilitas keamanan di Aceh. [Randi]
