Langsa (KANALACEH.COM) – Terkait alotnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Langsa tahun anggaran 2017, Bappeda Kota Langsa menilai anggota DPRK telah melenceng dari tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Sehingga, alokasi anggaran yang telah di susun rapi dalam buku RAPBK Langsa tahun 2017 harus kembali di rubah.
“Kita tidak keberatan merubah RAPBK Langsa sepanjang untuk perbaikan, makanya kita berharap anggota Dewan juga harus proaktif untuk bersama-sama dengan kami memperbaikinya,” kata Kepala Bappeda Kota Langsa Said Fadli kepada Wartawan, Minggu (27/11).
Menurut Said Fadli, dalam penyusunan RAPBK Langsa tahun 2017 pihaknya bersama tim anggaran eksekutif telah bekerja keras tanpa kenal lelah untuk menghasilkan RAPBK Langsa yang mengakomodir kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Ketika rancangan anggaran yang sudah disusun kemudian dikritik oleh Dewan, Bappeda Langsa bisa memakluminya, karena anggaran tahun 2017 memang masih bersifat rancangan dan bisa disempurnakan kembali.
Namun Dalam hal ini Said Fadli meminta kalangan Dewan juga jangan asal mengkritik saja tanpa ada upaya proaktif untuk bersama-sama memperbaikinya.
“Ini kan semua ada tahapannya. Nanti begitu masuk tahapan pembahasan anggaran ditingkat Komisi DPRK, anggota Dewan kami minta proaktif dan bisa bekerja profesional sebagai wakil rakyat dalam mengkoreksi RAPBK Langsa tahun 2017, sehingga bisa sempurna,” kata Said Fadli.
Bongkar Ulang
Sementara itu anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRK Langsa Ir Joni, memastikan susunan RAPBK Langsa tahun 2017 segera dibongkar ulang pada tahapan pembahasan di tingkat Komisi Dewan.
Karena dalam RAPBK yang anggarannya diproyeksi mencapai Rp 1 trilyun lebih itu, isinya sama sekali belum menyentuh kepentingan rakyat. Artinya, dengan anggaran sebesar itu Pemko Langsa belum memberikan manfaat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Padahal ekonomi masyarakat Kota Langsa saat ini masih sangat memprihatinkan dan angka kemiskinan serta pengangguran juga terus mengalami peningkatan yang signifikan.
“yang lebih ironis, angka-angka yang tercantum dalam RAPBK Langsa tahun 2017 secara jelas terlihat hanya menitikberatkan pada belanja modal (proyek) serta pengadaan barang dan jasa saja,” ungkap Ir Joni yang juga Ketua Tim Perumus Anggaran Legislatif.
Karena itu Ir Joni berjanji dalam pembahasan anggaran di tingkat Komisi dan pembahasan di tingkat Panitia Anggaran DPRK Langsa, pihaknya akan mempreteli kembali semua isi RAPBK yang diajukan pihak eksekutif.
Sehingga nantinya akan melahirkan RAPBK Langsa yang mampu mengakomodir kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan komprehensif.
Selain itu, RAPBK Langsa nantinya juga akan menampung aspirasi anggaran untuk dialokasikan bagi OKP, Ormas dan LSM, sehingga organisasi-organisasi tersebut tidak lagi “mati suri” sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. [Erza]
