Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Lindungan Masyarakat menggelar Rapat Kerja Teknis membahas isu-isu strategis tahun 2017 dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Kantor Kesbangpol Linmas Aceh, Senin (5/12).
Plt Gubernur Aceh, Soedarmo dalam sambutanya yang dibacakan Asisten Pemerintahan, Muzakar A Gani sangat mengapresiasi langkah yang diambil Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian dalam Negeri yang telah menggagas pelaksanaan rapat teknis tersebut di Provinsi Aceh.
“Kita harap melalui pertemuan ini, berbagai isu strategis terkait pembangunan nasional tahun 2017 dan RKP tahun 2018 khususnya bidang politik dan pemerintahan umum dapat disosialisasikan di seluruh wilayah Aceh,” kata Muzakar.
Ia mengatakan, banyak isu strategis nasional yang justru bermula dari daerah. Untuk itu, lanjutnya, rapat teknis tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melihat isu-isu strategis yang ada di daerah.
Terkait isu strategis di Aceh kata Muzakar, ada beberapa hal spesifik yang perlu dibahas, seperti masalah keterkaitan antarwilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah, ketahanan pangan, kemiskinan dan lapangan kerja, dan pelestarian kawasan hutan.
“Berbagai isu strategis di tingkat nasional juga layak mendapat perhatian di daerah ini, seperti ketersediaan energi listrik, kemaritiman, pertambangan baik migas maupun non-migas, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” ujarnya.
Dirinya berharap berbagai isu strategis lainnya juga mendapat perhatian agar semua pihak siap dalam menghadapi tantangan dan menjalankan program-program untuk mengatasi berbagai isu baik di tingkat daerah maupun nasional.
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Budi Prasetyo, Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Prabawa Eka Soesanta, Direktur Kewaspadaan Nasional, Didi Sudiana, Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Bahrum Alamsyah, Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Laode Ahmad P B, dan Direktur Politik Dalam Negeri, Bahtiar. [Aidil/rel]
