Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Jaringan Survey Inisiatif (JSI) mendukung jika Anggaran Pendapatn dan Belanja (APBA) Aceh 2017 dipergubkan. Hal ini dikatakan Peneliti JSI, Aryos Nivada terkait polemik belum disahkannya APBA 2017 hingga saat ini.
“Harus segera disahkan secepat mungkin, karena sudah melewati batas waktu yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak, eksekutif dan legislatif,” kata Aryos dalam siaran pers yang diterima kanalaceh.com, Senin (16/1).
Menurutnya, jika APBA dipergubkan maka roda perekonomian Aceh bisa berjalan sekaligus pelayanan publik bagi masyarakat dapat segera dipacu dan berjalan dengan normal.
Terkesan, sambung Aryos, keterlambatan pengesahan APBA 2017 ini sangat kental disebabkan oleh kepentingan politikus anggota legislatif yang memaksakan untuk memenuhi kebutuhan logistik politik mereka.
“Khusus dana aspirasi yang diusulkan DPRA kami menilai itu ilegal, karena tak ada satupun landasan hukum yang mengatur tentang pengalokasian dana aspirasi,” jelas Aryos.
Ia juga menilai bahwa pengalokasian dana aspirasi telah merusak skema dan target dalam RPJM, serta sangat rawan terhadap penyimpangan karena banyak program yang berbentuk bantuan sosial tidak memberi dampak.
“Intinya langkah eksekutif Pemerintah Aceh mempergubkan APBA karena pembahasan dengan DPRA tidak berjalan sesuai jadwal. Patut diapreasiasi demi jalanya pemerintahan,” jelas penulis buku Wajah Politik dan Keamanan Aceh itu. [Aidil Saputra]
