Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gu Polemik mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdulah masih terus terjadi. Kali ini polemik yang terjadi adalah terkait dengan penggunaaan anggaran oleh pejabat baru yang dilantik Zaini Abdullah.
Sebelumnya Zaini Abdullah melakukan pergantian pejabat–meski UU Pilkada melarang kecuali ada persetujuan Mendagri–.
Peneliti Jaringan Survei Inisiatif, Aryos Nivada, mengatakan penggunaan dan pencairan anggaran oleh SKPA baru harus ditunda sampai ada kejelasan hukum dari pihak berwenang, yaitu Mendagri dan KASN.
“Penggunaan anggaran oleh pejabat baru yang dilantik Zaini Abdullah harus ditunda, hingga ada kejelasan dan rekomendasi dari Kemendagri dan KASN,” ujar Aryos dalam rilis kepada Kanalaceh.com, Selasa (14/3).
Aryos mengakui pada kondisi umum, pengangkatan atau pembebasan pejabat itu merupakan hak prerogatif Gubernur Aceh. Namun ketika dalam tahapan Pilkada harus disesuaikan dengan aturan berlaku yakni Undang-undang Pilkada. “Bukan menabrak segala aturan,” tegasnya.
Dia kembali mengingatkan, bahwa apabila anggaran tetap dicairkan serta digunakan oleh pejabat yang baru dilantik tersebut tanpa menunggu keputusan pihak terkait, untuk bersiap menghadapi segala resiko dan konsekuensi hukum.
“Tanggung jawab moral kami sebagai rakyat Aceh adalah mengingatkan kepada para pejabat. Bila ternyata dikemudian hari mutasi tersebut ternyata dinyatakan improsedural, maka pejabat pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan pengunaannya dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku,” demikian Aryos. [Aidil/rel]
