Masyarakat Aceh Barat lebih tertarik dengan Pertanian

Masyarakat Aceh Barat lebih tertarik dengan Pertanian
Ilustrasi lahan pertanian (Bisnis)

Meulaboh (KANALACEH.COM) – Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh lebih tertarik mengusulkan pembangunan ekonomi lewat pemberdayaan sektor pertanian karena melihat peluang pasar yang begitu terbuka dan cepat mensejahterakan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Barat Teuku Fadli, di Meulaboh, Kamis (16/3), mengatakan, masyarakat lebih memilih pemberdayaan ekonomi lewat sektor pertanian sebab memiliki lahan dan kesempatan untuk usaha.

“Karena masyarakat di desa-desa memiliki lahan, mungkin selama ini terbatas modal sehingga saat ada kesempatan, mereka mengusulkan tetap berfokus pada usaha itu dengan bantuan modal usaha dari alokasi dana desa,” katanya.

Hal itu disampaikan saat menghadiri pembahasan hasil Musrenbang dari kecamatan untuk disampaikan ke tingkat kabupaten bersama forum Satuan kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan Camat untuk penyesuaian anggaran terhadap semua usulan.

Teuku Fadli menyebutkan, masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya pada setiap musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga dibawa ke tingkat kabupaten yang kemudian dievaluasi kegiatan sesuai ketersediaan dana.

Pemerintah tidak mengintervensi kemauan masyarakat, namun hanya melakukan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran, baik itu bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) maupun APBN.

“Memang ketentuannya dana desa tidak boleh untuk beli lahan/tanah, tapi ini untuk pembibitan, pemberdayaan dan kegiatan pengembangan itu tidak masalah, selama yang diusulkan masyarakat benar-benar untuk pemberdayaan ekonomi di desa,”sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan, masyarakat yang tinggal di pedesaan kurang tertarik untuk mengusulkan kegiatan pembangunan ekonomi lewat sektor wisata karena menilai prospek pertanian, seperti kebun sawit, karet, maupun palawija lebih menguntungkan.

Sangat sedikit dari usulan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi lewat desa wisata, padahal melihat dari prospek keberadaan daerah itu memiliki banyak yang bisa dikembangkan, baik kawasan wisata bahari maupun wisata alam.

Kata Fadli, pemerintah daerah memberikan pemahaman lebih agar pembangunan tersebut diintegrasikan untuk terbangunnya kegiatan ekonomi lewat Badan Usaha Milik Desa/Gampong (BUMDes/BUMG) sehingga terbangunnya kemandirian desa itu sendiri.

“Prospek untuk wisata banyak, tapi selama ini kegiatan hanya pada kegiatan instansi terkait, sementara pengajuan yang diharapkan dari desa lewat alokasi dana desa untuk pembangunan desa wisata sangat kurang, hampir tidak ada,”katanya menambahkan. [Antara]

Related posts