Jakarta (KANALACEH.COM) – Istana Kepresidenan belum mau berkomentar ihwal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas potensi kerugian proyek lisrik 10 ribu Megawatt (MW). Ditanyai soal proyek yang bermula dari zaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, Istana memilih untuk berhati-hati.
“Saya belum bisa komentar,” ujar juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo di Istana Kepresidenan, Senin (10/4).
Sebagaimana diberitakan Tempo pada hari ini, BPK menemukan 63 masalah dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW. Ke-63 masalah dari 2006 sampai 2015 tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar
Rp 5,65 triliun.
Beberapa masalah yang ditemukan BPK disebabkan oleh proses perencanaan dan pelaksanaan proyek yang buruk. Misalnya, PT PLN (Persero) gagal menyelesaikan konstruksi 12 PLTU akibat belum siapnya jaringan dan sistem, peralatan rusak, dan
perencanaan yang tak memadai. Hal itu membuat negara harus merogoh kocek Rp 609 miliar dan Rp 1,04 triliun.
Johan menambahkan Presiden Joko Widodo belum memberikan tanggapan apa pun atas temuan BPK tersebut. Ia meminta awak media untuk bersabar.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ditanyai Tempo ihwal apa tanggapa Presiden mengingat pria asal Solo itu berkali-kali meminta proyek listrik segera dibereskan, Pramono berkata,”Tanya saja ke Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral.”
Sebelumnya, PLN menyampaikan bahwa lembaganya akan segera mengevaluasi proyek percepatan pembangunan 10 ribu MW ini. Hal itu akan mengacu pada temuan BPK. [Tempo]
