Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amin Rais mengatakan kebijakan Presiden Jokowi dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2/2017 tentang ormas dinilai sebuah kebijakan yang berat sebelah.
Hal itu dikatakannya kepada wartawan usai mengisi ceramah kebangsaan dan keummatan di UCC Ahmad Dahlan kampus Unmuha Banda Aceh, Sabtu (15/7).
Ia menjelaskan, Perppu Ormas saat ini belum dibutuhkan. Kata dia, ada hal lain yang lebih penting dari penerbitan Perppu tersebut, ialah kemunculan benih-benih PKI di Indonesia yang dapat merongrong kesatuan bangsa. Namun kemunculan benih PKI tersebut seolah dibiarkan saja.
“Anda (Jokowi) punya kebijakan jelas berat sebelah, ada seorang anggota DPR RI yang mengatakan PKI bangkit sampai 20 Juta orang namun tidak di apa-apakan,” ujar Amin Rais yang juga sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ini.
Sementara, lanjut Amin, ormas islam Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) yang hanya menjajakan Khilafah tapi dijadikan sebagai dosa besar oleh rezim pemerintahan saat ini. Padahal, kata dia, ormas tersebut terbuka dan tidak ada unsur ingin melakukan makar, kemudian ingin menggulingkan Pemerintah.
Tidak menutup kemungkinan, kata Amin, Perppu ormas ini bisa dijadikan oleh pemerintah yang berkuasa sebagai senjata untuk membubarkan ormas-ormas islam lainnya. Seperti, ada organisasi yang disangkakan kurang pancasilais itu kemudian dibubarkan.
Untuk itu, ia mengingatkan Presiden Jokowi untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Disamping itu, kebijakan yang dikeluarkan Jokowi juga diminta untuk tidak melukai umat islam.
“Saya ingatkan dari kota Serambi Mekkah ini, pak Jokowi harus hati-hati, anda kan belum tentu terpilih lagi. Kalau begini terus saya yakin massa tidak akan memilih anda (Jokowi),” katanya. [Randi]
