Masyarakat Aceh harus nikmati hasil Migas

ilustrasi. (tempo.co)

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengingatkan Pemerintah Aceh, agar hasil dari migas dapat diberikan dan dinikmati oleh masyarakat Aceh.

Dikatakannya, pengelolaan migas harus merata, jangan sampai pengelolaan dan pendapatan dari migas terulang lagi seperti dulu yang pernah terjadi di Lhokseumawe. Ketika banyak gas yang dikeruk malah daerah itu yang tidak menikmati gas tersebut.

“Sekarang daerah penghasil gas, wajib menikmati gas itu,” kata Menteri ESDM, Ignatius Jonan usai melakuakan kuliah umum di Unsyiah, Banda Aceh, Jumat (21/7).

Saat ini, potensi gas di Aceh cukup banyak dan sedang digarap oleh PT. Medco E&P Malaka yang ditunjuk sebagai perusahaan Migas swasta Nasional. Seperti, potensi gas di lapangan Alur Siwah, Alur Rembong dan Julu Rayeu dalam wilayah kerja Blok A, di Aceh Timur dan ini untuk memenuhi kebutuhan gas pada industri di Aceh dan Sumatera Utara.

Selain ketiga lapangan tersebut, masih terdapat potensi gas yang besar di lapangan Kuala Langsa dan Matang yang belum digarap sekitar 2-3 TCF. Pengembangan kedua lapangan ini dapat menghasilkan gas untuk kebutuhan pembangkit listrik yang mampu menghasilkan listrik sekitar 1.000 – 1.200 MW untuk jangka waktu sekira 15 tahun.

Pengembangan kedua lapangan ini akan memberikan potensi pendapatan yang cukup besar bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, pengembangan lapangan Kuala Langsa dan Matang di Blok A ini juga akan membawa manfaat lain bagi masyarakat Aceh seperti terciptanya lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja lokal, menarik investor, dan mempercepat pembangunan di Aceh.

“Perusahaan migas yang nantinya berdiri di Aceh, harus memperkerjakan pekerja yang berasal dari daerah setempat, itu sudah sesuai peraturan,” katanya.

Pengembangan lapangan gas ini juga diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagi pengembangan lapangan gas marjinal lain di Aceh dan wilayah Indonesia lainnya. Dukungan semua pemangku kepentingan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat sangat diperlukan agar tercipta iklim investasi yang kondusif dan aman. [Randi]

Related posts