Jakarta (KANALACEH.COM) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dirinya untuk lebih dulu melakukan sosialisasi rencana penyederhanaan nominal mata uang (redenominasi) kepada masyarakat.
Permintaan itu diharapkan bisa terlaksana sebelum pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut ke Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR). Sri Mulyani juga mengaku bahwa Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo turut diminta membantu sosialisasi.
Sri Mulyani menjelaskan, Presiden Jokowi tak ingin rencana kebijakan ini disalahartikan oleh masyarakat, menjadi tak produktif untuk dilakukan pemerintah dalam waktu dekat, dan sampai mempengaruhi perekonomian Indonesia.
“Presiden meminta supaya dibahas dulu secara detail dari sisi segala manfaat dan penjelasannya ke masyarakat mengenai arti dari keputusan ini,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (25/7).
Bersamaan dengan arahan Presiden Jokowi tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya akan segera melakukan sosialisasi ini secara konstruktif dan insentif secara masif kepada masyarakat.
Khususnya, sosialisasi bahwa redenominasi bukanlah pemotongan nilai rupiah (sanering), seperti yang selama ini masih banyak dikira oleh masyarakat.
“Kalau dulu masyarakat kira uang dipotong nilainya, namun harga-harga tidak bertambah. Harga-harga masih pakai uang lama tapi uang barunya dipotong harganya. Ini sangat berbeda sekali dengan redenominasi,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar Kementerian Keuangan dan BI terus mematangkan kajian rencana kebijakan tersebut, termasuk dengan membandingkannya pada negara-negara yang telah melakukan redenominasi.
“Mungkin yang paling terakhir dan dekat dengan kita, Turki, bagaimana tahapannya, sehingga pada akhirnya bisa bermanfaat bagi perekonomian Indonesia,” imbuhnya.
Kendati begitu, Sri Mulyani memberi sinyal bahwa Presiden Jokowi akan merestui pengusulan RUU Redenominasi tersebut ke Baleg DPR. Pasalnya, mantan walikota Solo itu memintanya untuk menyampaikan RUU tersebut ke Sidang Kabinet (Sidkab) terbatas dalam waktu dekat.
Adapun dalam penyampaiannya nanti di Sidkab, kedua institusi tersebut diminta untuk menjabarkan secara rinci kondisi perekonomian dan politik Tanah Air saat ini dan beberapa tahun ke depan bila redenominasi jadi dilakukan.
Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan, dari sisi DPR, sejumlah anggota Komisi XI telah memberikan dukungan atas RUU yang menghilangkan tiga angka tersebut.
“Pak Gubernur sudah berkomunikasi dengan dewan dan kami akan juga berkomunikasi dengan dewan. Namun, kami akan upayakan maksimal,” kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Hanya saja, pemerintah dan DPR perlu melihat jadwal pembahasan RUU yang telah masuk Prolegnas tahun ini, di mana masih ada pembahasan sejumlah revisi UU di tahun ini, terutama di sektor perpajakan dan keuangan. Adapun dengan redenominasi, nominal rupiah Rp1.000 akan menjadi Rp1. [CNNIndonesia]
