Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh Drh. Irwandi Yusuf meresmikan pembangunan Gardu Induk Ulee Kareng berkapasitas 275/150 kV, di Bakoy Aceh Besar, Jumat (25/8).
Gubernur berharap pembangunan gardu milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumbagut UPP Jaringan Aceh itu bisa menjawab persoalan krisis listrik di Provinsi Aceh.
“Aceh punya kebutuhan 372 Mw dan selama ini hanya mampu disuplai sebesar 317 Mw. Semoga dengan pembangunan gardu Ulee Kareng bisa mengatasi kelangkaan listrik di Aceh,” kata Irwandi.
Apalagi Gubernur Irwandi dalam program 100 hari kepemimpinannya berjanji untuk membenahi persoalan listrik di Aceh. Karena itu, pembangunan Gardu Induk Ulee Kareng diharapkan Irwandi menjadi jawaban dari janji 100 hari kepemimpinannya bersama Wagub Nova Iriansyah.
Pembangunan Gardu Induk Ulee Kareng merupakan rangkaian pembangunan tol listrik Sumatera yang pembangunannya dimulai dari Lampung hingga Aceh. Tol listrik tersebut merupakan sebuah usaha mewujudkan cita-cita Presiden Jokowi yaitu pembangunan 35 ribu Mw listrik dalam lima tahun kepemimpinannya.
Rangkaian tol listrik di Aceh dimulai dari pembangunan gardu induk dari Pangkalan Susu ke Lhokseumawe, berlanjut ke Sigli hingga tersambung ke gardu Ulee Kareng Aceh Besar.
Pemerintah Aceh siap mendukung target itu. Di mana pemerintah akan memudahkan segala perizinan dan membantu penyelesaian sengketa tanah. “Apa saja yang bisa kami lakukan dalam kapasitas kepala daerah akan kami lakukan untuk mempercepat target 35 ribu Mw,” kata Irwandi.
Aceh sendiri, ujar Irwandi akan menyumbang sekitar satu hingga dua ribu Mw listrik. Potensi listrik Aceh berada pada listrik tenaga hidro, geothermal dan tenaga angin. Selain itu listrik tenaga surya juga potensial dikembangkan di Aceh, hanya saja harga investasinya mahal.
Selain itu, kepada General Manager Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumbagut, Irwandi meminta agar PLN mengirimkan listrik kapal apung seperti di Belawan Medan untuk ditempatkan di Aceh. “Harapan saya bisa diparkir satu unit di Krueng Raya. InsyaAllah rakyat akan berdoa agar PLN berjaya,” ujarnya.
Sebenarnya, Aceh mengalami defisit listrik andaikata produksi PLTU Nagan Raya sesuai dengan target yaitu 200 Mw. Akibat rusaknya mesin di sana, PLTU di Nagan Raya hanya mampu memproduksi listrik sebesar 70 Mw.
Di Aceh sendiri, banyak potensi kelistrikan yang bisa dikembangkan. Di antaranya adalah pemanfaatan PLTA Krueng Peusangan dan Energi Panas Bumi Geotermal Seulawah dan Jaboy Sabang.
Proyek Geotermal Seulawah, oleh Irwandi dipastikan berlanjut meski pembangunannya dilakukan tanpa adanya dana hibah. Sebelumnya, pembangunan geothermal Seulawah akan dilakukan melalui hibah dana KfW Jerman. Namun kata Irwandi, KfW memberi syarat-syarat.
“Hibah itu tidak ada syarat apa apa. Karena itu, dengan atau tidak keikutsertaan hibah pembangunan geothermal Seulawah harus dilanjutkan,” kata Irwandi.
Sementara itu Jurlian Sitanggang General Manager UIP Sumbagut, menyebutkan peresmian gardu Induk Ulee Kareng merupakan sebuah momen monumental. Di mana, hal tersebut menandai sampainya tol listrik Sumatera yang pembangunannya dimulai dari Lampung sampai Aceh.
“Pembangunan ini adalah bagian dari program 35.000 Mw yang dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi,” kata Jurlian Sitanggang.
Jika pembebasan lahan tidak berlarut, Jurlian menyebutkan pada Maret 2018 mendatang, pembangunan tol listrik untuk Provinsi Aceh akan selesai.
Jurlian menambahkan, pembangunan listrik di seluruh Indonesia khususnya Aceh hanya bisa terjadi karena kerja bersama. “PLN hanya sebuah institusi yang tidak mungkin bekerja sendiri membangun listrik di negeri ini,” katanya.
Untuk itu, lanjut Jurlian, pihaknya butuh support pemerintah daerah dan seluruh masyarakat sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur tercapai adanya.
“Dengan komando pak gubernur kita bekerja bersama untuk membangun Aceh terang,” ujar Jurlian.
Hadir dalam peresmian itu GM PLN Aceh, Jefri Rosiadi, Sekda Aceh Dermawan MM, Asisten III Syaiba Ibrahim, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Kabinda Aceh Ruruh Setya Wibawa dan Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Aceh, T. Bahrul Khalid. [Randi/rel]
