Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Direktorat Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta PT. Properinto Jasatama bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh akan melakukan pemetaan terhadap khalayak, media diseminasi dan program prioritas serta kebijakan pemerintah. Pemetaan itu akan menjadi acuan dalam pelaksanaan diseminasi informasi publik.
Acara tersebut dibuat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Government Public Relation sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf dalam pertemuan dengan tim Kominfo di dinas setempat, Senin (25/9). Juga hadir dalam pertemuan itu Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Diskominfo dan Persandian Aceh A. Azis, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Banda Aceh Jailani, Linda dan Meylani dari Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Hifni Alifahmi dari Konsultan Komunikasi dan Willy dari PT Properinto Jasatama.
Marwan Nusuf menyebutkan, tujuan dari pemetaan itu supaya informasi dapat tersampaikan dan tepat sasaran. Ia juga mengungkap, pemetaan akan dilakukan dalam Forum Discussion Group (FGD) yang akan berlangsung di Hotel Oasis Luengbata, Banda Aceh pada Selasa (26/9).
Marwan Nusuf mendukung penuh pelaksanaan kegiataan pemetaan tersebut. Apalagi, fungsi mengumpulkan dan mendistribusikan informasi pemerintah memang berada di wilayah kerja Kominfo baik.
Guna memperoleh data pemetaan seperti disebutkan Marwan Nusuf, Hifni Alifahmi mengungkap ada dua cara yang dilakukan oleh Kominfo yaitu melalui diskusi dengan koresponden dan wawancara mendalam atau indepth interview dengan tokoh masyarakat.
“Kita akan melakukan kajian observasi dan survey terhadap 240 koresponden yang terdapat di 12 desa di 10 kecamatan di kota Banda Aceh,” sebutnya.
Kajian khalayak tersebut, lanjut Hifni Alifahmi akan dilihat dari profil demografi, usia, pendapatan, pekerjaan dan agama. Hasil dari kajian itu akan melahirkan sebuah rekomendasi untuk konten dan strategi komunikasi yang cocok diterapkan Propinsi Aceh terutama Kota Banda Aceh.
“Pemilihan Aceh dalam hal ini Kota Banda Aceh karena keunikan sebagai daerah religius yang menerapkan Qanun Syariat Islam. Karenanya, kita meninjau apa perlu kiat khusus untuk strategi komunikasi di tengah-tengah masyarakat yang religius,” ungkapnya.
Hifni Alifahmi juga tidak memungkiri bahwa strategi komunikasi dipengaruhi oleh budaya lokal dalam termasuk media penyebarannya. Ia mencontohkan obrolan warung kupi dalam tradisi masyarakat Aceh.
“Meski pengaruh media digital seperti berita online yang bisa diakses kapan dan dimana saja, bisa jadi justru obrolan dari warung kopi yang paling efektif,” ujarnya.
Program pemetaan terhadap khalayak, media diseminasi dan program prioritas serta kebijakan pemerintah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di 10 Kota di Indonesia. Program itu dilaksanakan mulai tanggal 10 September sampai 2 Oktober 2017. [Aidil/rel]
