Langsa (KANALACEH.COM) – Walikota Langsa Usman Abdullah meminta aparatur pemerintah gampong agar benar-benar mengelola dana desa sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Penegasan itu disampaikan Toke Suum (panggilan akrab Usman Abdullah) pada acara malam resepsi HUT ke 16 Kota Langsa bertempat di Pendopo Walikota, Selasa (17/10) malam.
Lanjutnya, menurut informasi Kemendes lebih dari 600 kepala desa di Indonesia yang bermasalah dengan hukum terkait pengelolaan dana desa.
Maka, dia berharap di daerah Langsa tidak ada satupun keuchik yang bermasalah dengan hukum terkait dengan pengelolaan dana desa.
Menyikapi hal itu Usman perintahkan agar inspektorat, BPKD, DPMG, dan para camat bekerjasama dengan pendamping P3MD untuk betul-betul serius mendampingi pemerintah gampong dalam pengelolaan dana desa.
“Kami mengapresiasi inisiatif inspektorat untuk membuat klinik konsultasi pengelolaan dana desa,” ujar Toke Suum.
“Demikian juga teman-teman dari kepolisian maupun kejaksaan agar tidak segan-segan berkoordinasi dengan kami untuk memastikan penggunaan dana desa efektif, efisien, dan taat hukum,” tambahnya.
Kehadiran bersama ke gampong juga memberikan motivasi agar pemerintah gampong tidak takut berinovasi atau berkreasi.
“Yang penting patuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Toke Suum. [Erza]
