Jakarta (KANALACEH.COM) – Menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini mendapat pandangan ‘tajam’ dari para akademisi dan pengamat politik dari Universitas Bung Karno, Jakarta, Selasa (13/2). Pasalnya, KPK dinilai lembaga yang besar tidak memiliki pengawasan sama sekali dari lembaga negara manapun.
Menurut Haryo Ksatrio Utomo, Kaprodi Ilmu Politik Univeristas Bung Karno mengatakan, sebagai tupoksinya KPK wujud untuk diperlukan dalam mengatasi kejahatan korupsi yang memang membutuhkan penanganan yang serius.
Menurutnya, maka dalam hal ini diperlukan kewenangan yang kuat di bidang penyelidikan, penyelidikan, penindakan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
“Hanya saja dari segi institusi KPK berada di bawah Presiden walaupun Presiden tidak berarti bisa mengintervensi semua tindakan KPK. Sebenarnya kelemahan mendasar KPK justru di UU KPK. Pada satu sisi kewenangan KPK di penanganan korupsi sangat besar dan itu tidak menjadi masalah,” jelasnya.
Ia pun menilai, keberadaan lembaga KPK disisi lain tanpa akuntabilitas atau pengawasan sama sekali.
“Bahkan dari segi kekuasaan politik, KPK memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada Presiden, mengingat Presiden bisa dipanggil KPK. Itu tidak menjadi masalah juga, namun masalahnya Presiden dengan kekuasaan yang besar bisa dibatasi oleh parlemen lalu bagaimana dengan KPK?” tambahnya.
Hasyemi Faqihudin selaku Koordinator
Student Political Analysis Institute Bung Karno Jakarta mengatakan, keberadaan lembaga KPK justru mencerminkan keberadaan negara demokrasi ini semakin runtuh.
Pasalnya ia menegaskan keberadaan KPK seharusnya hanya menjadi lembaga pencegahan dan tidak lebih.
“Fungsi menindak kejahatan itu kan sudah jelas dari lembaga yudikatif. Sejauh ini terlihat pula lembaga KPK dalam penindakan korupsi, terkesan dipilih pilih, coba lihat kasus kondensat mega korupsi terbesar di negara ini. Mana taring KPK? Ada apa ini?” tandasnya.
Hasyemi pun mengatakan, seperti dianalogikan di negara Amerika Serikat tentang keberadaan CIA.
“Disana ada CIA yang bertanggung jawab kepada presiden namun memang presiden tidak bisa mengintervensi penuh. CIA yang powerfull bisa dipanggil sama konggres AS,” tutupnya. [Aidil/rel]
