Ratusan eks tapol/napol konflik Aceh pertanyakan bantuan program

Ini penjelasan Pemerintah Aceh terkait permintaan eks tapol/napol
Ratusan eks tapol/napol konflik Aceh mendatangi Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (21/2) untuj mempertanyakan realisasi program yang pernah mereka usulkan ke Badan Reintegrasi Aceh (BRA). (Kanal Aceh/Randi)
--Ads--
loading...

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Sekitar 3.000 orang mantan tahanan politik/narapidana politik (tapol/napol) serta janda dan anak yatim paska konflik Aceh antara GAM dan Indonesia, belum mendapat bantuan dana dari pemerintah paska reintegrasi.

Kemudian, 500 orang eks tapol/napol perwakilan dari seluruh daerah di Aceh mendatangi Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (21/2) mempertanyakan realisasi program yang pernah mereka usulkan ke Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

“Kami ingin mempertanyakan apakah usulun program yang kami buat, sudah diusulkan ke DPR Aceh atau belum. Karena belum ada penjelasan lebih lanjut dari BRA,” kata penanggung jawab persatuan tahanan politik/narapidana Aceh, Muhammad kepada wartawan, di Kantor Gubernur Aceh.

Ads

Muhammad mengtakan, sudah 13 tahun perdamaian itu terjadi. Namun, masih ada eks kombatan GAM yang masih hidup dibawah kemiskinan.

Padahal, dalam perjanjian MoU Helsinki, sudah jelas dituliskan bahwa setiap mantan kombatan berhak mendapat kesejahteraan berupa bantuan rumah layak huni, lahan pertanian dua hektare dan pekerjaan.

“3.000 orang eks tapol/napol belum mendapat itu,” ujar Muhammad.

Sebelumnya, pihaknya diminta oleh Badan Reintegrasi Aceh untuk mengumpulkan jumlah database napol/tapol yang belum mendapat bantuan. Tapi, hal itu telah dipenuhi oleh Eks Tapol/Napol.

Kemudian, program pelatihan untuk menunjang ketrampilan mereka yang pernah di usulkan juga sampai sekarang belum ada keputusannya.

“Sekarang kami hanya butuh program pelatihan kerja. Agar kami bisa bekerja dan bisa menafkahi keluarga,” ucapnya. [Randi]

Ads