Jakarta (KANALACEH.COM) – Anggota DPR RI asal Aceh Fachrul Razi melaporkan beberapa permasalahan tenaga honorer di Aceh yang saat ini membutuhkan segera penyelesaiannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur.
Hal itu Fachrul Razi sampaikan saat Rapat Kerja DPD RI dengan Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (21/3).
Fachrul Razi mengaku kecewa kepada Kemanpan-RB, sebab, kementerian itu telah melakukan beberapa kali pergantian Menteri, tapi masalah tenaga honorer di Aceh tidak kunjung selesai.
“Aceh sampai saat ini masih menyisakan permasalahan yang tinggi berkaitan dengan nasib tenaga honorer dan temuan di beberapa kabupaten/kota,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kanalaceh.com.
Di Aceh, menurut Fachrul Razi, terdapat lebih dari 823 tenaga honorer yang bekerja di sekolah negeri dan swasta. Mereka ada yang menjadi tenaga honorer dalam waktu yang cukup lama, namun belum diverifikasi.
“Bahkan temuan kami, banyak honorer yang tidak bergaji selama bertahun-tahun, sementara mereka bekerja luar biasa. Ini negara macam apa?” ujarnya di hadapan Menteri.
Dia menegaskan bahwa akibat kebijakan pusat, banyak honorer yang harus diputuskan kerja dan menyebabkan pengangguran baru. Kasus di Bener Meriah terdapat 4.286 orang dan 826 tenaga bakti di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan segera berakhir atau dirumahkan.
“Seharusnya mereka di PNS-an bukan dipecat,” tegas Fachrul Razi.
Sementara itu temuan di Aceh Barat, Fachrul Razi melaporkan kepada Menteri bahwa sebanyak 400an Honorer K2 belum diangkat menjadi PNS. Kasus ini juga terjadi diseluruh Aceh seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara dan seluruh Aceh.
Fachrul Razi mendesak agar Menteri Asman Abnur segera mencari solusi secara cepat dan melakukan pengangkatan PNS sebagai solusi terhadap masalah ini.
Sementara Menpan-RB, Asman Abnur mengutarakan bahwa tugas kementeriannya saat ini melayani 87 kementerian/lembaga, 98 lembaga non struktural, seluruh ASN di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, serta hal-hal terkait ASN dan penyelengaraan negara termasuk masalah tenaga honorer.
“Kami sampai saat ini sudah mengangkat sejumlah 6296 tenaga honor di garis depan, tapi tidak boleh pindah ke kota, sebaran harus diatur. Selain itu 6058 tenaga penyuluh pertanian, 39090 tenaga bidan juga sudah diangkat. Solusi akan dicarikan bagi yang sudah bekerja 15-20 tahun tapi belum bisa diangkat,” jelasnya.
Asman Abnur berjanji akan mencari solusi yang tepat bagi honorer tersebut. “Kami sedang membuat solusi yang tepat seperti bagaimana jika sudah lewat usia 35 tahun tidak bisa diangkat, kemudian masa kerja di atas 15-20 tahun tidak bisa diangkat, semua masih dicarikan solusinya,” jelas Asman. [Aidil/rel]
