Subulussalam (KANALACEH.COM) – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) akan mendampingi para guru kontrak untuk mengungkap kasus pungutan liar (pungli) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam. Kasus itu kini sedang ditangani Tim Saber Pungli daerah itu.
Ketua YARA Subulussalam, Edi Sahputra kepada wartawan di Subulussalam, Senin (2/4) menyatakan, pihaknya akan memberi pendampingan hukum terhadap para guru kontrak yang menjadi korban pungli oleh oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pendampingan hukum tersebut atas permintaan para guru kontrak yang mendatangi ke kantor YARA yang berada di jalan Malikul Saleh, Simpang Kiri, Pemko Subulussalam.
“Mereka menyampaikan keluh kesah kepada kami terkait adanya pemotongan atas upahnya tanpa adanya alasan yang jelas. Jadi, mereka minta pendampingan hukum agar masalah pungli yang sudah ditangani Saber Pungli ini cepat selesai,” katanya seperti dilansir laman Republika.co.id.
Menurut pengakuan guru tersebut gaji para guru kontrak itu ada pemotongan oleh oknum PNS dari Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu dengan alasan untuk biaya administrasi dengan modus untuk biaya anak-anak honor di dinas. Edi menyatakan, para guru kontrak tersebut sebenarnya tidak terima gaji mereka dipotong, karena gaji mereka hanya Rp 350 ribu per bulan.
Edi berjanji akan mendampingi guru kontrak tersebut, agar kasus dugaan praktik pungli di Dinas Pendidikan Kota Subulussalam dapat diusut dan diungkap. “Kita akan dampingi hak hukum bapak-bapak dan ibu-ibu guru kontrak untuk mengungkap kasus ini. Kita juga nanti turut dibantu oleh LBH Lae Souraya dalam menuntaskan kasus pungli ini,” kata Edi.
Edi berharap, agar bagi guru kontrak yang mengalami hal serupa untuk tidak takut memberikan keterangan atau kesaksian, karena apabila hal ini didiamkan maka yang rugi adalah guru kontrak sendiri dan ini sangat masif sekali permainan. “Untuk itu, harapan kami, mari sama-sama kita bekerjasama untuk mengungkap kasus ini menjadi terang benderang,” kata Edi.
“Kita akan terus dorong Tim Saber Pungli, agar dapat mengusut tuntas kasus ini. Kasihan guru-guru kita yang bergaji kecil harus terkena pungli lagi. Ini tidak boleh didiamkan. Tingkat honor kecil saja dinas berani mempungli, bagaimana pula lagi dengan tingkatan-tingkatan yang besar,” ujarnya. []
