Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Ketua Komisi II DPR Aceh Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Nurzahri mendorong agar tambang minyak yang dikelola oleh warga Ranto Peureulak, Aceh Timur menjadi lokasi pertambangan rakyat.
Pertambangan rakyat itu nantinya dikelola secara profesional pertambangan, di bawah Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) serta dipantau oleh Dinas pertambangan.
“Di sidang paripurna saya sudah menyarankan hal ini kepada Gubernur, bahwa lokasi itu agar dijadikan pertambangan rakyat dan tidak ditutup,” ujarnya saat ditemui di salah satu warkop di Banda Aceh, Kamis (26/4).
Ia berpendapat, sumur minyak yang terbakar itu salah satu mata pencarian dan dikelola oleh warga di sana, dan sudah berjalan cukup lama. Jadi, kata dia, jika itu ditutup akan menghilangkan sumber ekonomi warga dan bisa memantik lahirnya konflik. Apalagi daerah tambang minyak itu daerah bekas konflik.
“Jalan terbaik saya rasa itu harus dijadikan pertambangan rakyat. Kita di Komisi II sudah sepakat dan mendorong itu,” ujarnya.
Secara tekhnis, kata dia, pertambangan rakyat itu nantinya memiliki payung hukum, sehingga tidak lagi ilegal. Dan menempatkan orang-orang yang bisa menjalankan pertambangan, tentunya diawasi oleh Pemerintah.
Kasus yang menimpa penambang minyak dilokasi itu sudah berulang kali terjadi. Sebab, ada pembiaran yang dilakukan pemerintah tanpa memberikan edukasi terhadap bahaya yang ditimbulkan.
Seperti bahaya resiko tambang, tidak ada sosialisasi yang masif dilakukan pihak Pemerintah. Sehingga peristiwa kebakaran itu menelan 21 orang meninggal dunia dan puluhan luka-luka.
Rencannya, besok Komisi II DPR Aceh akan melakukan investigasi dan melakukan pertemuan dengan masyarakat di sekitar tambang minyak yang terbakar kemarin, untuk menelusuri kasus ini lebih lanjut. Dan mencari solusi yang tepat terkait keberadaan tambang minyak tersebut. [Randi]
