Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Anggota DPR RI, Muslim Ayub MM mengapresiasi kehadiran forum-forum khusus yang aktif melakukan pembinaan dan pendidikan literasi kepada masyarakat. Forum seperti itu, menurutnya, memiliki manfaat dan berperan besar dalam mencerdaskan serta menumbuhkan daya kritis masyarakat.
“Ini forum bermartabat. Dari menulis inilah kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kami di DPR seperti dihilangkan kreativitas untuk menulis karena semuanya dikerjakan oleh para technical assistance. Pendeknya kaminggak sempat menulis, karena itu saya ingin ikut FAMe,” kata Muslim Ayub dalam menyampaikan sambutan dan membuka acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan Diskusi Literasi Hukum, yang diselenggarakan Forum Aceh Menulis (FAMe) di Aula DinadvPerpustakaan dan Kearsipan Aceh di Banda Aceh, Sabtu (13/4).
Sosialisasi ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Anggota DPR RI Muslim Ayub MM, Pembina FAMe Yarmen Dinamika, dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin.
Terkait literasi, dihadapan 160 peserta Muslim Ayub yang turut membawakan topik Empat Pilar Kebangsaan dan Politik Kontemporer mengatakan, idealnya seorang wakil rakyat yang duduk di legislatif haruslah memiliki wawasan literasi memadai yang ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Sehingga akan berdampak positif pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh legislator tersebut nantinya.
“Oleh karena itu, kami di DPR, apalagi karena ada saran dari pakar politik, sudah membentuk panitia kerja untuk merumuskan agar anggota DPR tidak boleh sembarang orang. Kualifikasi pendidikan dan integritasnya harus tinggi. Di luar negeri syarat untuk menjadi legislator itu berat sekali, supaya output-nya lebih berkualitas,” ujar anggota Fraksi PAN itu.
Baca: Anggota DPR RI Bicara Literasi Kebangsaan di Banda Aceh
Dalam kesempatan ini, pembina FAMe Yarmen Dinamika menyampaikan, literasi adalah kebutuhan manusia modern karena setiap orang dihadapkan pada tantangan hidup. Dalam konteks ini, seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang literasi akan mampu mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup atau life skills.
“Literasi itu sangat beragam, turunannya ada sekitar 40 macam. Di antaranya literasi digital, informasi, internet, media, keuangan, perpustakaan, sains, teknologi, visual, hingga literasi kebangsaan yang sedang kita bicarakan saat ini,” tuturnya.
Mengenai kebangsaan, Yarmen merincikan ada enam aspek penting yang mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu: bahasa, religiositas, perasaan senasib sepenanggungan sebagai anak jajahan, kesadaran etnografis dan geografis, keinginan untuk lepas dari belenggu penjajahan, dan ideologi atau Pancasila.
Dalam hubungan daerah-pusat, kata Yarmen, Acehlah satu-satunya provinsi di Indonesia yang selain berstatus istimewa juga khusus. Keistimewaan Aceh ada empat, sedangkan kekhususan Aceh mencapai 26 item. Sumber keuangan yang diperoleh Aceh juga sangat banyak.
“Tapi Aceh belum sejahtera. Malah menjadi provinsi termiskin di Sumatra dan nomor lima termiskin di Indonesia,” ungkap Yarmen yang yakin bahwa orang aktif berliterasi tidak akan miskin.
Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin yang memaparkan tentang literasi hukum menyampaikan tentang substansi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang memiliki 26 kekhususan Aceh di berbagai bidang. Diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, membentuk Badan Pengelola Migas Aceh, dan membentuk lembaga keistimewaan lain, yakni: Baitul Mal Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, Majelis Adat Aceh, dan Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
“Di bidang pendidikan misalnya, seharusnya tidak ada alasan sekolah tidak ada dana sebab plot untuk anggaran pendidikan sangat besar. Baru-baru ini misalnya baru dilaksanakan UNBK, hasil pantauan Ombudsman masih ada sekolah yang tidak ada komputer. Alasannya nggak ada dana untuk beli komputer, atau ada yang punya komputer, tetapi tidak ada internet. Saya kira Disdik harus proaktif, walaupun UNBK ini kebijakan nasional, tetapi harus dikoneksikan dengan program daerah,” imbuhnya.
Hal ini kata dia harus menjadi perhatian dan diperbaiki bersama, bukan untuk menyalahkan siapa pun.
“Ini tolong kita perbaiki bersama, terutama bapak-bapak DPR RI asal Aceh yang di Forbes untuk mengawasi ini, walaupun anggota DPR RI ini bicaranya lingkup nasional tetapi mereka kan dipilih oleh rakyat di daerah di Aceh,” pungkas Taqwaddin. [Randi/rel]
