277 Anak Aceh Berhadapan dengan Hukum Selama 2019

Ilustrasi.
--Ads--
loading...

Banda Aceh (KANALACEH.COM) –  Dinas Sosial Aceh Menggelar Bimbingan Teknis (BIMTEK) advokasi lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) kepada para pejabat Dinas Sosial Kabupaten/Kota di seluruh Aceh.

Kegiatan ini berlangsung sejak Kamis 22 sampai Sabtu 24 Agustus 2019 di Grand Arabia Hotel, Banda Aceh. Kepala Dinas Sosial Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Aceh Isnandar mengatakan, kegiatan bimtek tersebut merupakan bentuk respon Dinas Sosial Aceh terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

“Dinas Sosial Aceh mencatat pada tahun 2018 ada 79 anak ABH mendapat layanan di LPKS Aneuk Meutuah, dah sampai dengan bulan Juli tahun 2019 sudah 32 anak mendapat layanan di LPKS. Sementara jumlah anak berhadapan dengan hukum yang didampingi oleh sakti Peksos di 23 kabupaten/kota pada tahun 2018 berjumlah 456 anak dan pada tahun 2019 sampai 6 Juli tercatat 277 anak,” sebutnya.

Ads

Isnandar juga menyebutkan, untuk menjaga generasi penerus, maka penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

“kami menyadari banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan layanan ini, namun saya yakin dengan adanya kerjasama yang kita bangun antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota hal ini akan dapat teruwujud,” sebutnya.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah, yang bertindak sebagai salah satu narasumber dalam Bimtek menguraikan jumlah anak yang sudah dibina di LPKS Aneuk Meutuwah meliputi tahun 2017 berjumlah 77 anak,  55 pelaku, 6 korban serta 11 saksi.

Kemudian tahun 2018 berjumlah 79 anak. 56 pelaku, 9 korban serta 14 saksi, disamping itu tahun 2019 hingga bulan Juli kemarin berjumlah 32 anak, 22 pelaku, 3 korban dan 7 saksi.

“Kita berharap kedepan, kesadaran para orang tua dalam mendidik anaknya harus jauh lebih baik, mengingat, untuk mengurangi jumlah anak yang bermasalah dengan hukum. Maka perhatian dan keterlibatan para orang/wali sangat dubutuhkan. Disamping hadirnya pemerintah bagi mereka (anak-anak-red) yang punya kebutuhan khusus,” tutupnya. [Randi/rel]

Ads