Subulussalam (KANALACEH.COM) – Komisi A DPRK Subulussalam menggelar pertemuan dengan eksekutif yakni dinas terkait dan masyarakat yang bermasalah dengan perusahaan perkebunan HGU di Raung Banggar, dewan setempat, Rabu (30/10).
Pertemuan itu dipimpin oleh ketua Komisi A DPRK Subulussalam Doly S Cibro dan dihadiri Asisten I Sulisman, Kepala Dinas LHK, BPM, Kabag Pemerintahan, 5 Camat, sejumlah Kepala Dinas terkait serta kepala desa dan puluhan masyarakat yang juga dihadiri oleh seluruh anggota DPRK Komisi A.
Baca: Pemko Subulussalam Beri Waktu 90 Hari Untuk Selesaikan Konflik Lahan HGU PT MSSB
Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat satu persatu menyampaikan beberapa keluhan mereka, terkait sengketa lahan dengan masyarakat yang tumpang tindih. Karena batas antar desa belum jelas, serta permasalahan lahan masyarakat dengan perusahaan perkebunan HGU.
Semua instansi terkait juga menyampaikan masukan dan saran, serta memberikan data terkait administrasi dan perijinan beberapa perusahaan HGU kepada Komisi A.
Baca: Pemerintah Aceh Diminta Tidak Perpanjangan Izin HGU PT Laot Bangko
“Jika ada permasalahan masyarakat dengan perusahaan HGU segera laporkan kepada kami, agar kami tau permasalahannya untuk kita tindaklanjuti penyelesaiannya,” kata Ketua Komisi A DPRK Doly S Cibro.
Menurut Doly, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data-data terkait persoalan masyarakat dengan perusahaan HGU, baik dari masyarakat maupun dari pihak eksekutif.
Pertemuan seperti ini, kata Doly akan sering dilakukan, bahkan kata dia, pihaknya berencana membentuk tim khusus yang akan bekerja menyelesaikan seluruh permasalahan lahan masyarakat dengan perusahaan, dan permasalahan tapal batas antar desa hingga tuntas.
Doly menekankan kepada pihak eksekutif dan dinas terkait, agar lebih serius menangani permasalahan lahan masyarakat dengan HGU Perusahaan. Supaya masyarakat bisa hidup tenang mencari nafkah tanpa harus ada pertikaian. [Satria Tumangger]
