Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pemerintah Aceh berencana membeli pesawat N219 pabrikan PT Pindad. Pemberlian itu dinilai untuk pengembangan konektifitas antar daerah di Aceh.
Pengadaan pembelian pesawat itu, juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Menurut Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), rencana Pemerintah Aceh tersebut patut ditolak secara tegas.
Sehingga, kebijakan anggaran Aceh tidak lagi salah kelola. Koordinator MaTA, Alfian, mengatakan pengadaan pesawat tersebut tidak berhubungan dengan kesejahteraan rakyat Aceh, melainkan hanya kebutuhan elite.
Baca: Angka Kemiskinan Masih Tinggi, Ombudsman: Pemerintah Aceh Tak Perlu Beli Pesawat
Aceh, kata dia pernah mengalami pengalaman buruk serta keuangan Aceh mengalami kerugian dalam kebijakan pengadaan pesawat sebelumnya.
Pesawat yang dibeli dulu adalah Selawah NAD, pesawat NAA di Aceh Utara, dan pengadaan helikopter MI-2. Dana untuk pengadaan helikopter MI-2 ini dikorupsi oleh Gubernur Aceh kala itu.
Baca: Pesawat N219 Akan Perkuat Investasi di Aceh
“Pada saat itu narasi yang mereka bangun juga untuk kelancaran ekonomi rakyat dan memudahkan akses untuk daerah yang jauh. Faktanya tidak jalan dan keuangan daerah habis dengan sia-sia,” kata Alfian kepada wartawan, Rabu (11/12).
Alfian menyebutkan Pemerintah Aceh saat ini memiliki 4 unit pesawat yang parkir di hanggar Lanud Sultan Iskandar Muda. Pesawat itu hibah dari Yayasan Leuser Internasional (YLI). Pada 2018, Pemprov mengalokasikan anggaran Rp 1,5 miliar untuk perawatan tiga unit pesawat.
“Pertanyaannya, kenapa pesawat tersebut tidak difungsikan. Padahal kalau skema anggaran lebih hemat,” ujar Alfian.
“Kebijakan pengadaan pesawat tersebut wajib melalui proses persetujuan DPR Aceh. MaTA meminta DPR Aceh untuk menolak terhadap anggaran tersebut demi rasa keadilan terhadap rakyat Aceh saat ini,” sambungnya.
Menurutnya, masyarakat Aceh memiliki harapan besar kepada DPRA untuk tidak menyetujui pengadaan pesawat tersebut. Apabila DPRA menyetujuinya, jelasnya, patut diduga pengadaan pesawat tersebut jelas hanya kebutuhan para elite politik dan kekuasaan. [Red/rel]
