Cegah Corona, Pemerintah Aceh Siap Cairkan Dana BTT Rp 118 Miliar

Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hanif, Direktur RSUZA, Dr dr Azharuddin SpOT K-Spine dan rombongan meninjau ruangan serta fasiitas ruang Isolasi Respiratory Intensive Care Unit (RICU), tempat perawatan pasien suspect virus Corona di RSU Zainoel Abidin, Banda Aceh, 12/03/2020. (ist)
--Ads--
loading...

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Plt Gubernur Aceh menegaskan, bahwa persiapan Pemerintah Aceh dalam upaya penanganan dan menghamabat penyebaran Corona Virus Diseas (Covid-19) jauh lebih tinggi dari tren kasus yang terjadi. Oleh karena itu, Nova mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap selalu waspada.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur juga menegaskan, bahwa Pemerintah Aceh telah membersiapkan Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp118 miliar untuk mendukung upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 di Aceh. Jika tidak mencukupi, Nova menegaskan masih ada anggaran dari koridor lain yang bisa digunakan.

“Kita memiliki BTT sebesar kurang lebih Rp118 miliar untuk mendukung upaya penanganan Covid-19 ini. Kemarin, berdasarkan permintaan Dinas Kesehatan, saya sudah mencairkan sebesar Rp30 miliar. Nantinya, jika dana BTT tidak memadai, maka sesuai Inpres RI nomor 4 tahun 2020, Presiden telah memerintahkan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran,”

Ads

 

“BTT adalah koridor pertama, jika tidak juga cukup, maka kita akan menggunakan koridor kedua, yaitu Inpres 4 2020 ini dan akan kita bahas bersama dengan DPRA. Ada ruang fiskal sebesar Rp400 hingga Rp500 miliar. Jika ini juga tidak cukup, maka masih ada koridor lain, yaitu APBA Perubahan. Kesemua ini, tentu akan kita sikapi atau kita belanjakan secara proporsional tidak boleh serampangan, arus sesuai aturan dan payung hukum yang ada,” sambung Nova Iriansyah dalam keterangannya, Selasa (31/3).

Sementara itu, terkait dengan jaring pengaman sosial. Nova menegaskan, saat ini Pemerintah Aceh sedang mengkonsolidasikan dengan program di Kementerian Sosial dan Kementerian dan lembaga terkait lainnya.

“Terkait social safety net, kita sedang mengkonsolidasikan apa yang menjadi program nasional dari bersama Kementerian Sosial dengan kementerian dan lembaga lain, saat ini kita sedanng mengkonsolidasikan dengan apa program pemerintah Aceh. Untuk PKH saja kita sudah memiliki data nama dan sesuai alamat atau by name bay addres kemudian besaran bantuannya juga sudah ada,” kata Nova.

Plt Gubernur menambahkan, berdasarkan data di Dinas Sosial, untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekitar 5 ribu. Tapi, data yang terdampak Covid-19 terutama UMKM, data per hari ini mencapai 35 ribu.

“Kita sedang mencari subtitusi untuk menutupi kekurangan ini, maka kita sedang mempelajari payung hukum karena skemanya ada dana APBN, APBA, CSR dan ada sumbangan publik. Apakah ini dimungkinkan dalam peraturan perundangan-undangan, karena pemerintah tentu harus melakukannya sesuai koridor hukum, tidak boleh serampangan,” lanjut Nova. [Randi/rel]

 

View this post on Instagram

 

Jakarta (KANALACEH.COM) – Presiden Joko Widodo menangguhkan alias menggratiskan pembayaran listrik 24 juta masyarakat miskin. Penangguhan bagi pelanggan berdaya listrik 450 VA itu diberikan untuk menekan dampak ekonomi pandemi virus corona. Jokowi mengungkapkan membebaskan biaya listrik selama 3 bulan, yakni April, Mei dan Juni 2020. 
Selain itu, untuk pelanggan listrik dengan daya 900 VA bersubsidi akan diberikan diskon 50 persen. “Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen. Artinya hanya bayar separo untuk April Mei dan Juni 2020” ujarnya, Selasa (31/3). Selain insentif listrik, Jokowi pun mengumumkan beberapa stimulus ekonomi lainnya untuk meredam dampak virus corona. Seperti, menambah jumlah penerima PKH dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Selain itu, manfaat yang diterima pun dinaikkan sebesar 25 persen. Pemerintah pun menaikkan anggaran kartu pra kerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengusulkan penurunan tarif listrik minimal Rp100 per kWh selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Hal itu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat rentan miskin yang berpendapatan harian selama pandemi corona. selanjutnya baca di www.kanalaceh.com #bandaaceh #acehbesar #acehjaya #acehbarat #naganraya #abdya #acehselatan #subulussalam #acehsingkil #pidie #pidiejaya #bireuen #acehutara #lhokseumawe #acehtimur #langsa #acehtamiang #gayolues #acehtengah #benermeriah #sabang #lockdown #miskin #rakyat #listrik #gratis #pemerintah #corona #covid_19 #pandemic

A post shared by Kanal Aceh (@kanalacehcom) on

Ads