Jakarta (KANALACEH.COM) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik ulah pejabat yang memasang foto pribadi dalam bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat selama masa pandemi virus corona (Covid-19).
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai tindakan demikian telah mencederai solidaritas masyarakat dalam menghadapi Covid-19.
“Pemberian bantuan ini, apapun bentuknya, tidak boleh, karena ini kurang etis dan tidak baik, dan itu mencederai solidaritas masyarakat, adalah memasang foto,” kata dia konferensi via daring, Rabu (29/4).
Anam menyatakan memasang foto dalam pemberian bansos merupakan perilaku tidak etis. Terlebih, saat ini masyarakat tengah membangun solidaritas dalam melawan pandemi global tersebut.
Menurutnya, memasang foto dalam bansos corona, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada prinsipnya merupakan masalah etika politik para pejabat publik. Kata dia, tindakan tersebut boleh jadi bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang.
“Kalau itu menggunakan APBN maupun APBD, atau sumbangan masyarakat, harus dicek apakah memang memasang fotonya bagian dari kewajiban dia. Kan, enggak?” kata Anam.
“Di beberapa pasal bisa cek. Bisa diatur sebagai penyalahgunaan wewenang,” tambahnya. Anam menyarankan ketimbang memasang foto pribadi, para pejabat itu mestinya lebih memasang ungkapan atau himbauan terkait kesehatan. Hal itu lebih terhormat ketimbang menempelkan foto.
Ia mengingatkan para pejabat agar tidak memanfaatkan kesusahan masyarakat untuk kepentingan politik maupun pribadi.
“Ini peringatan bagi kita semua, agar pejabat publik ini tidak boleh memanfaatkan ruang kesusahan kita semua menjadi untuk kepentingan di luar kesehatan. Itu yang kedua,” katanya.
Sebelumnya, foto Bupati Klaten Sri Mulyani menempel pada paket bansos penanganan Covid-19 berupa hand sanitizer, beras, masker, hingga buku tulis. Warganet pun ramai-ramai mengkritik politikus PDIP itu di Twitter dengan tagar #BupatiKlatenMemalukan.
Selain itu, bansos juga digelontorkan Presiden Joko Widodo dengan tulisan Bantuan Presiden RI. Publik pun mempermasalahkan bansos itu karena seolah bantuan itu dikeluarkan langsung oleh Jokowi, bukan dari APBN.
Sementara di Jakarta, publik juga mengkritisi Gubernur Anies Baswedan yang menyelipkan surat dalam 1,2 juta bansos untuk warganya. Dalam surat itu, Anies berharap bantuan sosial tersebut dapat meringankan beban warganya. Ia juga mengajak masyarakat bersama menghadapi krisis corona ini. (cnn)
