Blangpidie (KANALACEH.COM) – Masyarakat Gampong Keudai Susoh, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya) melakukan penyegelan terhadap kantor Keuchik, pada Senin (8/6).
Penyegelan tersebut diduga karena masyarakat kecewa belum disalurkannya dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Covid-19.
Tuha Peut Gampong Keudai Susoh, Dasruddin Darman mengatakan, selain terkait pencairan BLT Covid-19, masyarakat juga menilai bahwa selama ini Keuchik tidak transparan dalam mengelola Dana Desa semenjak tahun 2015 hingga 2020.
“Masyarakat geram, karena selama beliau menjabat tidak ada transparansi anggaran. Padahal seharusnya, setiap tahunnya selesai pelaksanaan kegiatan, Keuchik harus melakukan pertanggung jawaban paling tidak kepada Tuha Peut,” kata Dasruddin.
“Kalau gampong lain kita lihat laporan pertanggung jawaban langsung di depan umum, tapi keuchik kami tidak pernah melakukannya kepada Tuha Peut, apalagi sama masyarakat, dia hanya cukup laporan dari gampong ke Kabupaten,” tambah Darman.
Sementara itu, Keuchik Gampong Kedai Susoh, Sabri mengatakan, sebenarnya BLT Covid-19 bukan tidak disalurkan kepada masyarakat, akan tetapi ada provokator di gampong tersebut, semacam makar sehingga kepemimpinannya digoyang.
“Padahal saya melaksanakan tugas untuk masyarakat, bahkan uang pribadi Rp 14 juta saya korbankan untuk masyarakat, jadi untuk apa saya hambat BLT masyarakat, ungkap Sabri.
Ia juga menjelaskan, pihak gampong menyalurkan BLT Covid-19 bersumber dari DD, sementara, sekdes, bendahara dan operator gampong mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal, kata dia, tahapan-tahapan sudah semua dilalui. Namun, tiba-tiba saat hendak membuat posko Covid-19 ada oknum Tuha Peut yang mempengaruhi anggotanya.
“Saat saya adakan rapat dengan masyarakat tiba-tiba Tuha Peut tidak datang, sehingga rapat saya batalkan,” kata Sabri.
Terkait tidak transparan mengelola DD sejak tahun 2015 hingga 2020, Sabri mengatakan, jika anggaran tahun 2015 sudah pernah diperiksa oleh Inspektorat. Ia juga mengaku, semua anggaran tersebut tidak pernah pegang, akan tetapi uang tersebut di pegang oleh TPK.
“Kalau masalah pengunduran Sekdes, bendahara dan operator gampong mengundurkan diri dari jabatannya secara mendadak, karena sudah ada trik dari sekelompok untuk meminta mereka mundur, bahkan saya sendiri juga disuruh mundur, sedangkan kesalahan saya tidak ada, padahal saya tidak makan uang, hanya saja yang saya ambil gaji sama tunjangan,” jelasnya. [Jimi Pratama]
