Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan alokasi anggaran terhadap revitalisasi ruang Sekda Aceh dengan pagu anggaran sebesar Rp 4,3 Miliar.
Koordinator MaTA, Alfian menilai anggaran tersebut bukan menjadi kebutuhan mendesak atau bukan skala prioritas. Bahkan ia menilai hal tersebut masuk dalam pemborosan keuangan daerah.
Menurutnya, selain kebijakan pemborosan keuangan daerah juga tidak menjadi urgensi terhadap alokasi anggaran tersebut. Dan publik di Aceh, kata dia bisa menilai, masa pandemi Covid-19 di Aceh, pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran 2020 sebanyak Rp 1,7 triliun.
Sehingga konsekuensi terhadap refocusing tersebut alokasi anggaran pembangunan Aceh terjadi pemotongan, akan tetapi konsekuensi tersebut tidak terjadi terhadap fasilitas birokrasi di Pemerintah Aceh.
“Artinya Pemerintah Aceh saat ini tidak menerima konsekuensi dari refocusing tersebut dan ini menjadi bukti amannya anggaran revitalisai ruang Sekda Aceh. kebijakan tersebut menjelaskan dampak anggaran terhadap refokusing hanya dialami oleh rakyat Aceh tapi tidak terhadap fasilitas birokrasi di pemerintah,” ujar Alfian dalam keterangannya, Senin (13/7).
MaTA menilai Sekda Aceh selama ini di kenal dengan kerja “Bereh”, menurutnya itu tidak sebanding dengan program yang terlanjur di kampanyekan.
MaTA mendesak Sekda Aceh untuk menolak alokasi anggaran tersebut agar dapat dialokasikan kepada kebutuhan rakyat saat ini dan yang lebih bermafaat.
“Dalam catatan MaTA, sebelumnya Sekda Aceh juga mengalokasikan anggaran pengadaan laptop Asus ROG Strix Hero II GL504GMES170T dengan pagu, Rp 166 juta yang saat itu, publik juga menolak pengadaan tersebut karna publik menganggap laptop jenis tersebut bukan kebutuhan kerja tapi hanya untuk kebutuhan game,” sebutnya. [Randi/ril]
