Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Bardan Sahidi mengkritik kinerja penasehat khusus (Pensus) Pemerintah Aceh. Ia menilai kinerja tim Pansus hanya membenturkan lembaga DPRA dengan daerah.
Bardan bilang kehadiran Pensus ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Aceh yang memberhentikan sekitar 4.227 tenaga kontrak yang ada diseluruh Aceh. Tenaga Kontrak itu mulai dari OB, Cleaning Service, tukang antar surat dan tenaga-tenaga lainnya.
Dimana tenaga kontrak tersebut juga menggantungkan hidupnya dari pekerjaan itu yang dibayar hanya Rp 1,3 juta. Namun, mereka terpaksa di ‘geser’ dan digantikan dengan Pensus yang gajinya mulai dari Rp 4 juta – Rp 7 juta.
“Di awal tahun anggaran 2020 yang lalu, ada 4.227 tenaga kontrak yang menggantungkan harapan hidupnya dengan gaji Rp 1,3 juta, di cuci gudang oleh Sekda, saat bersamaan itu muncul 200 pensus,” kata Bardan saat konfrensi pers di DPRA, Rabu (22/7).
Para pensus ini, kata Bardan, kemudian dititipkan ke dinas-dinas. Namun perjalanannya, lanjut Bardan, tim pensus ini berubah jadi buzzer Pemerintah Aceh bahkan ada yang menjadi makelar.
“Kehadiran Pensus ini berubah wujud menjadi buzzer yang membenturkan lembaga DPRA dengan berbagai kepentingan di daerah. Dan merubah bentuk menjadi makelar,” ujar Bardan.
Bardan menyebutkan kinerja tim pensus tersebut tidak terlihat hingga saat ini. “Mereka hanya sibuk update status di Facebook dan media sosial,” kata Bardan. [Rand]
